Kupang (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu, Mikhael Nahak menyatakan bahwa untuk keperluan pilkada serta kebutuhan alat pelindung diri (APD) dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 jelang pihaknya hanya menggunakan anggaran yang bersumber dari dana APBD senilai Rp18 miliar.
"Kami memang punya tambahan anggaran yang bersumber dari APBN senilai Rp1,5 miliar, tetapi kami putuskan untuk gunakan terlebih dahulu dana yang bersumber dari APBD," katanya kepada ANTARA saat dihubungi dari Kupang, Jumat, (10/7).
Baca juga: KPU Malaka dapat tambahan anggaran Pilkada Rp2,1 miliar
Hal ini disampaikannya ketika ditanya terkait dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah soal bantuan tambahan anggaran untuk pengadaan APD bagi petugas dan peserta pemilu di kabupaten itu dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19.
Ia mengatakan pihaknya sudah mengkalkulasikan berapa jumlah anggaran yang akan digunakan untuk berbagai tahapan jelang Pilkada 2020 di kabupaten itu, dan berapa dana yang akan digunakan untuk membeli kebutuhan seperti alat pelindung diri (APD).
Mikhael mengatakan dari Rp18 miliar tersebut KPU di kabupaten perbatasan itu udah menyisihkan anggaran sebesar Rp3 miliar khusus untuk APD dan perlengkapan fasilitas kesehatan lainnya.
Selain itu juga kata dia belum digunakannya anggaran dari APBN itu karena memang proses penggunaannya harus melalui sistem yang ribet sehingga membutuhkan waktu lama.
"Lagi pula realisasi dari APBD itu memang masih sangat cukup sehingga masih bisa digunakan," tutur dia.
Baca juga: Anggaran pilkada tiga kabupaten di NTT sudah ditransfer
Lebih lanjut kata dia, untuk dana APBN nanti baru akan digunakan jika memang sudah cair dan masuk ke rekening. Dan itupun penggunaannya lebih pada saat jelang Pilkada 2020, seperti pemenuhan kebutuhan logistik pilkada.
Lagipula kata dia, jika penggunaan anggaran bersumber pada dua anggaran itu maka, pihaknya akan kerepotan untuk melaporkan atau mempertanggungjawabkan penggunaannya. "Kalau hanya satu sajakan tidak terlalu ribet untuk laporan pertanggungjawabannya," tambah dia.
Iapun menambahkan anggaran sebesar Rp18 miliar yang bersumber dari APBD itu juga sudah digunakan dalam dua kali tahapan Pilkada, yakni untuk verifikasi faktual dan untuk pemutakhiran data pemilih yang akan dimulai pada 15 Juli mendatang.
Baca juga: NTT dapat tambahan Rp18,9 miliar untuk pilkada 2020
"Sejauh ini semuanya berjalan lancar-lancar saja. Kami juga berharap tak ada kendala selama tahapan pilkada dan pada hari H nanti," tutur dia.
