Kota Kupang dapat bantuan Rp4,7 miliar pemulihkan ekonomi wisata

id NTT,kota kupang,pariwisata

Kota Kupang dapat bantuan Rp4,7 miliar pemulihkan ekonomi wisata

Wali Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jefri Riwu Kore saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kupang, Selasa (27/10/2020). (ANTARA/ Benny Jahang)

Dana sebesar Rp 4,7 miliar itu diberikan kepada para pelaku usaha wisata yang rajin bayar pajak, sedangkan yang tidak rajin membayar pajak tentu tidak mendapat bantuan subsidi pemulihan ekonomi dari pemerintah
Kupang (ANTARA) - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan bantuan dana subsidi sebesar Rp4,7 miliar bagi pelaku usaha wisata yang rajin dan patuh dalam membayar pajak di daerah ini, kata Wali Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jefri Riwu Kore.

Jefri di Kupang, Selasa, (27/10)  mengatakan hal itu terkait upaya pemerintah Kota Kupang dalam mendorong percepatan pembangunan usaha ekonomi di daerah ini.

Baca juga: NTT siapkan tiga langkah reaktivasi pemulihan sektor pariwisata

Ia mengatakan, dana sebesar Rp4,7 miliar itu sebagai dana subsidi dari pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk membantu pelaku usaha perhotelan, restoran dan rumah makan yang disiplin dalam membayar pajak daerah.

Menurut dia, dana bantuan itu diberikan sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi bagi pelaku usaha jasa di Kota Kupang yang terdampak pandemi COVID-19 serta taat dalam membayar pajak daerah.

"Dana sebesar Rp 4,7 miliar itu diberikan kepada para pelaku usaha wisata yang rajin bayar pajak, sedangkan yang tidak rajin membayar pajak tentu tidak mendapat bantuan subsidi pemulihan ekonomi dari pemerintah," kata Jefri.

Ia berharap para pelaku usaha yang mendapatkan bantuan dana subsidi pemulihan ekonomi itu dapat mengelola anggaran yang diterima untuk mengembangkan usaha agar geliat ekonominya usahanya kembali bertumbuh.

Sementara itu Kadis Pariwisata Kota Kupang, Yanuar Dally mengatakan, bantuan dana subsidi sebesar Rp4,7 miliar itu untuk pelaku usaha yang rajin membayar pajak hotel dan restoran.
Usaha hotel di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur banyak yang tidak beroperasi akibat ketiadaan tamu setelah pandemi COVID-19 melanda daerah ini. (Antara/ Benny Jahang)

"Untuk mendapatkan bantuan ini juga syaratnya harus memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang wajib dimiliki semua usaha pelaku wisata," kata Yanuar Dally.

Baca juga: Kapolda NTT imbau jajarannya promosikan pariwisata

Ia mengatakan, alokasi dana yang diterima setiap hotel dan restoran tergantung pada besaran pajak yang dibayarkan setiap tahun oleh para pelaku usaha.  

 
Pewarta :
Editor: Bernadus Tokan
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar