"Sampai dengan Agustus 2017 jumlah rumah yang sudah kita bangun mencapai 1.489 unit, dari target kita untuk tahun 2017 ini adalah 2.500 unit. Sehingga kita optimistis bahwa pada Desember nanti target itu dapat tercapai," kata Ketua DPD REI NTT Bobby Pitoby kepada Antara di Kupang, Selasa.
Ia menjelaskan REI NTT sendiri sejak Januari 2017 sudah menargetkan akan membangun 2.500 unit rumah, dan targetkan itu menurutnya harus tercapai pada Desember nanti.
Bobby mengaku, jika dibandingkan dengan tahun 2016 pihak REI NTT sendiri membangun 1.644 unit rumah dari target yang diharapkkan yakni 1.500 unit rumah.
Dengan melihat hal itulah mengapa sehingga REI NTT menambah daya pembangunan rumah MBR di sejumlah kabupaten di NTT.
"Saya sangat optimis dengan target ini, karena memang sampai dengan saat ini dari 22 kabupaten/kota di NTT, sudah ada 14 kabupaten yang sudah dimasuki oleh REI NTT," tuturnya.
Kemudian juga dalam waktu dekat REI NTT merencanakan untuk masuk ke empat kabupaten di NTT yakni, Kabupaten Malaka, Lembata, FLores Timur serta Timor Tengah Utara.
Bobby mengaku sudah bertemu dengan sejumlah Bupati di empat Kabupaten, dan membicarakan masalah pembangunan sejumlah rumah MBR demi masyarakat kecil di daerah itu.
"Kita akan masuk secara bertahap. Sebab saat ini di pulau Sumba kita sudah masuk juga," tuturnya.
Iapun menargetkan pada awal 2019 nanti, 22 kabupaten/kota di NTT sudah bisa dibangun rumah-rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Oleh karena itu promosi dan sosialisasi perumahan MBR yang merupakan program sejuta rumah dari pemerintah Indonesia akan terus dilakukan.
Salah satu cara yakni dengan mengelar Expo perumahan murah dengan melibatkan sejumlah devoloper di NTT ini.
"Sebab sejauh ini masih banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah yang belum mengetahui program sejuta rumah tersebut. Oleh karena itu kami akan terus mempromosikannya," tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, hingga saat ini ada sekitar 253.000 unit tidak layak huni yang ada di NTT. Dan dari jumlah tersebut menurutnya perlu waktu 100 tahun agar REI NTT bisa memenuhi semuanya.
Butuh 100 Tahun
Ia mengatakan untuk membangunan 253.000 rumah tidak layak huni tersebut, pihaknya membutuhkan waktu sekitar 100 tahun untuk menyelesaikannya.
"Jumlah itu sangat banyak jika dibandingkan dengan pembangunan 2.500 unit rumah layak huni yang dibangun REI NTT per tahunnya," katanya.
Menurut dia, untuk bisa mengganti 253.000 unit rumah yang tak layak huni menjadi rumah layak huni di provinsi berbasis kepulauan itu, REI NTT membutuhkan waktu selama 100 tahun jika tidak dibantu oleh pemerintah di setiap kabupaten/kota.
Ia menjelaskan, rumah yang tak layak huni itu seperti rumah yang atapnya masih terbuat dari alang-alang, lantai masih beralasakan tanah, dinding masih terbuat dari bebak (pelapah pohon hutan), tidak memiliki toilet serta tidak memiliki listrik.
"Hal-hal semacam ini masih terlihat di NTT, khususnya di daratan pulau Timor," katanya dan menambahkan untuk bisa membangun 253.000 unit rumah layak huni maka pemerintah daerah perlu membantu masyarakat kecil.
Cara sederhana yang dilakukan adalah setiap pemerintah daerah baik kabupaten/kota harus menghapus biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) agar tidak menyulitkan masyarakat kecil dalam membeli rumah.
Menurut dia, penghapusan BPHTB itu sudah ada dalam instruksi Presiden No.5 Tahun 2015. Namun hingga kini 22 kabupaten/kota di NTT tidak ada yang menerapkannya.
Ia mengaku sudah membicarakan soal BPHTB tersebut dengan salah satu kepala daerah di Kota Kupang namun hingga ini realisasinya belum ada.
Bobby menambahkan dengan adanya penghapusan BPHTB tersebut, ia yakin perlahan-lahan pembelian rumah layak huni bisa semakin bertambah dan dipastikan akan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di NTT
