Kupang (Antara NTT) - Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Nusa Tenggara Timur Jemris Fointuna mengharapkan agar anggota Panwascam yang akan bertugas dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur NTT pada 2018 harus memiliki integritas tinggi.
"Saat ini, proses seleksi calon anggota Panwascam sudah memasuki tahap akhir. Kita sangat mengharapkan agar calon anggota yang terpilih nanti benar-benar memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya," kata mantan wartawan The Jakarta Post itu kepada pers di Kupang, Selasa.
Dia mengemukakan hal itu terkait perkembangan proses seleksi calon anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dan kesiapan lembaga itu dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) secara profesional.
Menurut dia, saat ini sedang dilakukan wawancara akhir dengan calon anggota, sekaligus meminta masukan dari masyarakat tentang integritas, kompetensi dan rekam jejak masing-masing calon Panwascam.
Masukan dari masyarakat ini penting agar mereka yang terpilih nantinya adalah penyelenggara pemilu yang benar-benar memiliki integritas tinggi.
"Kita sudah sepakat bahwa anggota pengawas pemilu adalah mereka yang benar-benar bekerja secara profesional, dan untuk menghasilkan yang profesional maka kami minta masukan dari masyarakat tentang calon-calon ini, karena masyarakat lebih tahu," katanya.
Karena itu, dia meminta masyarakat untuk memberikan masukan tentang para calon anggota panwascam ke semua Panwas kabupaten/kota di NTT sebelum penetapan. "Rencananya, pelantikan panwascam dilakukan pada 11-15 November 2017," katanya menambahkan.
Setelah dilantik, para anggota pengawas kecamatan (Panwascam) ini akan ditempatkan di 309 kecamatan yang tersebar di 22 kabupaten/kota di provinsi berbasis kepulauan itu.
Setiap kecamatan akan ditempatkan tiga orang pengawas yang nantinya bertugas melakukan pengawasan terhadap semua tahapan pelaksanaan pemilihan di lapangan.
Bawaslu kata dia juga berharap, peran media dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan agar pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dapat berlangsung secara demokratis, tanpa ada kecurangan-kecurangan.
