Kupang (Antara NTT) - WWF Indonesia mendukung terbitnya dokumen panduan pengolahan sampah di Kota Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat dan Taman Nasional Komodo (TNK) untuk menjaga ekosistem di wilayah perairan yang sudah menjadi destinasi wisata internasional itu.
"Respons pemerintah dan Balai Taman Nasional Komodo ini sebagai bukti nyata komitmen bersama untuk menjaga kebersihan dan keindahan ekosistem darat dan laut daerah itu," kata Site Coordinator, Komodo MPA, WWF Indonesia Jensi Sartin kepada Antara dari Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat di Pulau Flores, Sabtu.
Dia mengatakan, WWF Indonesia dalam konteks penanganan sampah, sangat mendukung Pemerintah Manggarai Barat dan Balai Taman Nasional Komodo yang menyepakati rencana pengelolaan sampah kawasan kota Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo.
Dokumen pengelolaan sampah Kabupaten Manggarai Barat ini, lanjut dia, merupakan satu langkah nyata usaha bersama pemerintah dan stakeholder lainnya untuk menata wilayah ini.
Sampah, kata dia, tak bisa dikelola hanya dengan satu cara, butuh integrasi hulu-hilir, koordinasi semua pihak, keterpaduan sarana dan prasarana serta peraturan yang kuat agar pengelolaan sampah bisa betul-betul berjalan sinergi.
Sementara itu Project Leader Lesser Sunda Seascape WWF-Indonesia M Erdi Lazuardi mengatakan dokumen pengolahan sampah kawasan Kota Labuan Bajo dan TNK ini disusun sejak 2016 oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Balai Taman Nasional Komodo dengan dukungan WWF Indonesia.
Pola perancangan dokumen tersebut menggunakan standar pengkajian sumber timbunan atau timbulan, komposisi dan karakteristik sampah sesuai dengan tata cara yang tertera pada SNI 19-3964-1995 dan SNI M 36-1991-03.
Menurut dia, salah satu tantangan utama dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan adalah bagaimana mengatasi permasalahan di darat, salah satunya adalah sampah.
Hasil kajian tim penyusun rencana pengelolaan mendapatkan bahwa rata-rata timbunan sampah yang dihasilkan Kota Labuan Bajo sebesar 112,4 meter kubik/hari setara 12,8 ton/hari, dimana 33 persen sampah anorganik daur ulang/ekonomis.
Lebih lanjut kajian menunjukkan rata-rata timbunan sampah yang dihasilkan Kawasan TNK dari area pemukiman sebesar 12 meter kubik/hari atau setara dengan 0,7 ton/hari, dan sampah dari kawasan wisata sebesar 0,2 meter kubik/hari atau 0,01 ton per hari.
Dokumen ini menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Taman Nasional Komodo tidak bisa dipisahkan dari Labuan Bajo.
WWF-Indonesia lalu merekomendasikan investasi penambahan infrastruktur persampahan, penambahan jumlah dan fungsi tempat pengolahan sampah rescue, reduce dan recycle atau TPS 3R.
Selain itu juga direkomendasikan pemisahan fungsi regulator dan operator persampahan, penegakan peraturan persampahan khususnya terkait pemilahan dan retribusi serta penerapan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) dengan sistem `sanitary landfill`. "Dan terpenting juga adalah partisipasi masyarakat," katanya.
WWF-Indonesia sangat berharap dokumen yang sudah ditandatangani Bupati Manggarai Barat pada awal Novbember lalu itu menjadi panduan dan pegangan para pihak.
Dengan demikian maka Manggarai Barat, utamanya kota Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo akan menjadi model yang baik dalam pendekatan `landscape-seascape` maupun `ridge to reef` atau pengelolaan terintegrasi darat-laut.
Terpisah Kepala Balai Taman Nasional Komodo (TNK) Sudiyono mengungkapkan pentingnya pengelolaan sampah khusus kawasan taman nasional agar tetap terjaga nilai dan nuansa pariwisatanya.
Sebagai rumah bagi satwa Komodo (varanus komodoensis) dan dengan status situs warisan dunia (world heritage site ) serta cagar biospher (man andbiosphere) yang diberikan oleh UNESCO, Taman Nasional Komodo menjadi salah satu tujuan wisata dengan grafik kunjungan yang terus naik dari luar maupun dalam negeri.
Sejumlah keunikan di antaranya satwa komodo, ditambah pari manta dan hiu menjadikan Taman Nasional Komodo sebagai `dive site premier` yang terus menarik kunjungan wisata.
Aktivitas wisata dan sampah kiriman dari luar kawasan, membuat Taman Nasional Komodo dibebani oleh sampah yang tentu saja dapat menganggu kelestarian ekosistem Taman Nasional Komodo itu sendiri.
Karena itulah diperlukan pengelolaan yang lebih terintegrasi agar bisa tertata lebih baik. "Mudah-mudahan dokumen pengelolaan yang sudah ditandatangani bisa benar-benar terlaksana secara berkelanjutan dan tetap terintegrasi. Butuh kerja sama semua pihak termasuk peran serta masyarakat," katanya.
