Kupang (ANTARA) - Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) mendorong agar pengusaha lokal di Nusa Tenggara Timur menjadi prioritas dalam menggarap proyek-proyek dari pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.
“Para pengusaha daerah ini memiliki alat dan peralatan serta ada satu hal penting bahwa mereka ini mempekerjakan masyarakat lokal dimana uang penghasilannya dibagi atau berputar di daerah," kata Ketua YPTB Ferdi Tanoni kepada Antara di Kupang, Jumat, (4/6).
Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan upaya percepatan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19 yang sementara dijalankan pemerintah.
Ferdi Tanoni mengaku mengapresiasi terhadap apa yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam Indonesia Investment Forum dengan Uni Eropa dan Inggris bahwa perekonomian Indonesia yang terus menuju ke arah perbaikan sejak 2020, meskipun kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2021 belum sebaik yang diharapkan.
Sebelumnya, kata dia data pertumbuhan ekonomi kuartal I-2021 menunjukkan pertumbuhan negatif 0,74 persen year on year (yoy) dan jika dibandingkan dengan kuartal IV-2020 yang sebesar minus 2,19 persen yoy.
"Kita mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Menko Marves Luhur Binsar Pandjaitan ini, namun dalam posisi pandemi yang kita hadapi saat ini jelas bahwa membutuhkan percepatan pertumbuhan ekonomi," katanya.
Menurut dia salah satu faktor perlambatan ekonomi ini akibat perputaran uang di masyarakat sangat terbatas, sementara salah satu sumber keuangan terbesar yang ada di daerah berasal dari Pemerintah.
Ia mencontohkan soal perputaran uang yang lambat dan sangat terbatas di masyarakat yakni banyak sekali proyek pemerintah dikuasai pengusaha dari luar daerah NTT dan pada umumnya di Indonesia bagian timur.
"Dengan demikian seluruh uang dari 'kue' proyek yang didapat dibawa ke daerah asalnya," katanya.
Padahal sebaliknya ketika pemerintah mencanangkan berbagai proyek di seluruh Indonesia bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya di daerah, dimana di dalamnya termasuk pengusaha-pengusaha yang berasal di daerah masing-masing.
Menurut dia para pengusaha dari luar daerah ini ibaratnya sebagai pengusaha-pengusaha kutu loncat yang datang silih berganti kemudian mengambil uangnya lalu keluar lagi.
Sementara para pengusaha yang ada di daerah ini yang sudah banyak berinvestasi dengan berbagai peralatan terpaksa harus menganggur dan lain sebagainya.
"Para pengusaha daerah ini memiliki alat dan peralatan serta ada satu hal penting bahwa mereka ini mempekerjakan masyarakat lokal dimana uang penghasilannya dibagi atau berputar di daerah,” katanya.
Baca juga: YPTB: Australia tidak boleh menghindar dari kasus Montara
Untuk itu Ferdi Tanoni meminta agar Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mempertimbangkan kondisi ini dan menyarankan ke Presiden agar dapat berkenan mengeluarkan sebuah kebijakan untuk mengatur proyek yang nilainya hingga Rp100 miliar diprioritaskan kepada pengusaha di daerah.
Baca juga: YPTB desak Jakarta-Canberra batalkan perjanjian pengeboran minyak
"Jika hal ini bisa dilakukan maka sudah sangat jelas dalam percepatan penyaluran dana ke masyarakat pasti akan sangat dirasakan," katanya.
