NTT minta dukungan pusat perjuangkan ganti rugi kasus Montara

id NTT,Wakil Gubernur NTT,KKP,kasus Montara,pencemaran Laut Timor,pencemaran minyak montara

NTT minta dukungan  pusat perjuangkan ganti rugi kasus Montara

Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi. ANTARA/HO-Biro Humas Setda Provinsi NTT

...Rakyat kami sudah menderita beberapa tahun. Kami telah berjuang, tapi pemerintah pusat terkesan belum bergerak optimal
Kupang (ANTARA) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Josef Nae Soi meminta dukungan pemerintah pusat agar secara serius memperjuangkan penggantian kerugian dalam kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timor yang telah dimenangkan masyarakat NTT.

"Pengadilan telah memenangkan rakyat NTT. Tetapi pusat masih diam, belum ada aksi nyata," kata Josep dalam keterangan yang diterima, di Kupang, Kamis, saat beraudiensi dengan tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Pembentukan Tim Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Laut di Wilayah Perairan NTT.

Josef Nae Soi mengatakan pihak pengadilan di Australia telah memenangkan rakyat NTT dalam kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timor yang dilakukan perusahaan PTT Exploration and Production ( PTTEP) Australasia pada 2009 silam.

Persusahaan tersebut diwajibkan membayar ganti rugi yang nilainya mencapai triliunan rupiah kepada warga NTT yang terdampak pencemaran laut akibat tumpahan minyak tersebut.

Namun, kata dia, hingga saat ini masyarakat NTT belum mendapat ganti kerugian dari perusahaan pencemar tersebut.

"Rakyat kami sudah menderita beberapa tahun. Kami telah berjuang, tapi pemerintah pusat terkesan belum bergerak optimal," katanya lagi.

"Kami sudah sampaikan kondisi ini ke Presiden (Presiden RI Joko Widodo, Red) dan akan kami sampaikan lagi," kata mantan anggota DPR RI tiga periode itu pula.

Josef Nae Soi meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan agar serius memperjuangkan hal ini, karena rakyat NTT sudah terlalu lama menderita akibat tumpahan minyak Montara.

Ia mengatakan akan mendiskusikan hal ini juga dengan Menteri Kelautan dan Perikanan membahas persoalan ini.

Dia berharap kementerian terkait tidak hanya fokus membuat berbagai peraturan teknis tentang penanganan pencemaran laut, namun bisa memperjuangkan masalah pencemaran laut yang sudah terjadi dan mengakibatkan penderitaan rakyat NTT.

Baca juga: PBB surati perwakilan tetap RI terkait kasus Montara

Baca juga: Nelayan NTT menangkan kasus pencemaran Laut Timor, ini nilai ganti ruginya...


"Saya harus omong ini secara serius, karena rakyat NTT menanggung penderitaan luar biasa selama hampir 10 tahun lebih tanpa mendapatkan ganti rugi satu sen pun. Sepertinya kita dianggap remeh oleh Australia," katanya pula.
Pewarta :
Editor: Bernadus Tokan
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar