Kupang (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate mengatakan pembangunan sebanyak 421 unit Base Transceiver Station (BTS) di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan diselesaikan pada 2021-2022 merupakan titik awal lompatan transformasi digital di NTT.
"Pembangunan ini (pembangunan 421 unit BTS di NTT) titik awal lompatan, titik awal dan pondasi transformasi digital," katanya dalam rapat koordinasi Percepatan Pembangunan BTS Kemenkominfo RI di NTT bersama Gubernur NTT serta para kepala daerah se-NTT di Kupang, Senin, (28/6).
Pembangunan 421 unit BTS untuk 421 desa di NTT yang masih mengalami ketiadaan jaringan telekomunikasi, kata dia adalah titik awal migrasi masyarakat dari aktivitas fisik ke aktivitas di ruang-ruang digital.
Menteri berharap dengan pembangunan infrastruktur BTS ini maka tidak ada lagi kegiatan masyarakat di NTT yang terkendala ketiadaan signal telekomunikasi atau blank spot.
Lebih lanjut ia mengatakan selain infrastruktur BTS, dilanjutkan juga dengan pembangunan teknologi fiber optik baik oleh Kemenkominfo maupun operator-operator seluler serta layanan-layanan satelit.
Saat ini Indonesia dilayani dengan sembilan satelit yang terdiri dari lima unit dari Kemenkominfo dan empat unit dari operator seluler, tambahnya, namun belum cukup memenuhi kebutuhan yang ada, oleh karena itu diperlukan satu satelit yang besar yang akan dioperasikan pada akhir 2023.
"Kemenkominfo sedang memikirkan apakah ada potensi untuk menghadirkan satelit yang lebih cepat di orbit yang berbeda," kata Jhonny.
Baca juga: Kemenkominfo gelar pelatihan bisnis untuk pekerja migran di NTT
Ia menambahkan jika semua infrastruktur telekomunikasi ini sudah terbangun didukung dengan koordinasi yang baik maka pemerintah harus mempunyai layanan yang lebih baik.
Baca juga: Kominfo yakin milenial NTT mampu ciptakan "startup" digital baru
Sejalan dengan pembangunan infrastruktur ini, kata dia diharapkan layanan pemerintahan secara elektronik (e-goverment) bisa tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu asistensi-asistensi pemerintah pusat melalui Kemenkominfo dan pemerintah daerah dalam rangkah mendukung layanan e-goverment menjadi penting.
