Kupang (AntaraNews NTT) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Timur Tini Thadeus mengatakan sedikitnya 34 titik jalan di wilayah provinsi kepulauan ini rusak berat akibat bencana banjir dan tanah longsor.
"Data sementara yang masuk ke kami, ada sedikitnya 34 titik prasarana jalan yang rusak berat akibat bencana banjir dan tanah longsor selama Januari 2018," kata Tini Thadeus saat dihubungi Antara di Kupang, Sabtu.
Menurutnya, kerusakan infrastruktur jalan tersebut termasuk di beberapa titik jembatan yang ambruk disertai rusaknya gorong-gorong sebanyak 14 unit. Daerah yang paling parah terdampak bencana banjir dan tanah longsor adalah di bagian barat Pulau Flores.
Tini mencontohkan jalan pantai utara Flores lumpuh total akibat longsor dan putus pada tiga titik di Kecamatan Wewaria dan Kecamatan Maurole di Kabupaten Ende.
Kemudian, di Kabupaten Sikka juga terdapat sejumlah titik jalan yang rusak berat seperti di titik Woloau - Wololangga, Kecamatan Mego, akses jalan Boganatar, Kecamatan Talibura, serta jalur utama Kota Maumere - Kecamatan Magepanda.
Ada juga sekitar empat titik jalan di Kabupaten Manggarai Barat yang menyebar di Kecamatan Lembor, Lembor Selatan, dan Boleng yang mengalami kerusakan berat.
Selain itu, lanjutnya, banjir juga menyebabkan jembatan Wae Buntal di Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai putus dan ruas jalan negara rusak parah dengan kedalaman sekitar tujuh meter di Kecamatan Elar.
"Kemudian putusnya arus lalu lintas jalan provinsi Paan Waru - Cabang Lima di Manggarai Timur sepanjang 30 meter akibat longsor, dan ada juga titik jalan lainnya di daerah itu yang tertimbun," katanya.
Selain wilayah Flores, lanjutnya, bencana banjir dan longsor juga mengakibatkan kerusakan jalan dan gorong-gorong seperti di Kabupaten Alor yang menyebar di empat kecamatan yakni Pantai Timur, Mataru, Abad, dan Alor Timur Laut.
Selain itu, belasan titik jalan dan jembatan juga rusak akibat banjir dan tanah longsor di Kabupaten Sumba Timur yang berdampak pada terhambatnya aktifitas ekonomi masyarakat, pendidikan anak sekolah, hingga pelayanan kesehatan.
Tini mengatakan, daerah-daerah terdampak tersebut telah didata dan pihaknya telah berkoordinasi dengan dinas terkait di provinsi maupun kabupaten untuk melakukan penanggulangan bencana, terutama pada kondisi tanggap darurat.
"Kami juga memanfaatkan dana tanggap darurat yang ada di BPBD seperti kebutuhan emergensi seperti membangun jembatan darurat yang digunakan sementara sambil menunggu pembangunan secara permanen," katanya.
Ia mengatakan, koordinasi lebih lanjut untuk penanganan dan perbaikan kerusakan ruas jalan terutama jalur provinsi juga memanfaatkan anggaran belanja tak terduga maupun penanganan secara reguler melalui APBD.
Selain itu, Tini juga meminta daerah yang lebih parah terdampak bencana namun sulit ditangani dengan anggaran yang ada agar mengajukan proposal bantuan melalui provinsi untuk mendapat intervensi bantuan dari BNPB pusat.
