Taiwan bilang tentaranya dilatih pasukan AS

Taipei (ANTARA) - Sejumlah kecil pasukan AS ditempatkan di Taiwan untuk melatih tentara di wilayah tersebut, kata pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen saat wawancara dengan CNN.

Ia membenarkan kabar soal kehadiran pasukan AS di Taiwan, wilayah yang diklaim oleh China sebagai miliknya.

Ketegangan antara Taiwan dan China bergejolak dalam beberapa pekan terakhir saat Beijing meningkatkan tekanan politik dan militer.

"Kami memiliki sejumlah kerja sama dengan AS yang bertujuan mengasah kemampuan pertahanan kami," kata Tsai kepada CNN saat wawancara itu, yang disiarkan pada Kamis, (28/10).

Ketika ditanya mengenai jumlah pasukan AS yang dikerahkan di Taiwan, Tsai hanya menjawab "Tidak sebanyak yang dipikirkan orang-orang."

Konfirmasi itu muncul saat China secara drastis meningkatkan tekanan militer terhadap Taiwan, termasuk dengan berulang kali mengerahkan misi pesawat tempur China di zona identifikasi pertahanan udara Taiwan.

Selagi sejumlah media Taiwan dan internasional, termasuk Reuters, sebelumnya melaporkan pelatihan semacam itu, pengakuan secara resmi dapat semakin memperuncing hubungan AS-China pada saat Beijing menggelar latihan militer di dekat Taiwan.

Ketika ditanyai soal komentar Tsai, menteri pertahanan Taiwan Chiu Kuo-cheng mengatakan kepada awak media bahwa interaksi militer Taiwan-AS "cukup banyak dan cukup sering" dan sudah berlangsung lama.

AS, seperti kebanyakan negara, tidak menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, tetapi AS merupakan sekutu terpenting sekaligus pemasok senjata utama bagi Taiwan. 

Baca juga: Biden bilang AS berkomitmen bela Taiwan

Tsai mengatakan Taiwan adalah sebuah negara independen dan berulang kali berjanji akan mempertahankan demokrasi dan kebebasannya.

Baca juga: Pemimpin Taiwan bilang kami takkan mau dipaksa tunduk pada China

Saat disinggung soal laporan pasukan AS di Taiwan, Kementerian Luar Negeri China awal Oktober ini mengatakan bahwa AS harus mengakhiri hubungan militer dan penjualan senjata ke Taiwan supaya tidak merusak hubungan bilateral. (Antara/Reuters)