Pemkab TTS tuntaskan pemetaan lahan bendungan Temef

id Bupati

Bupati Timor Tengah Selatan Paul VB Mella (ANTARA Foto/ist)

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur telah menyelesaikan proses pemetaan lahan untuk pembangunan Bendungan Temef di wilayah tersebut.
Kupang (AntaraNews NTT) - Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur telah menyelesaikan proses pemetaan lahan untuk pembangunan Bendungan Temef di wilayah tersebut.

Bupati Timor Tengah Selatan Paul Mella di Kupang, Jumat (25/5), mengatakan setelah pemetaan lahan, terdapat hutan produksi tetap di Laob Tunbeis seluas 298 hektare dan lahan petani seluas 180,20 hektare.

Setelah dilakukan pemetaan lahan masyarakat di Laop Tunbeis bekerja sama dengan Dinas Kehutanan NTT dan Badan Pertanahan Nasional TTS diketahui bahwa lahan yang selama ini digarap petani berada di kawasan hutan yang menjadi kewenangan provinsi.

Ia menjelaskan proses pembangunan Bendungan Temef senilai Rp1,3 triliun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu, telah dimulai sejak Februari 2018.

Secara paralel, kata dia, pemerintahannya mempersiapkan pembebasan lahan masyarakat yang sudah dibicarakan pula bersama-sama dengan Gubernur NTT.  "Pembangunan bendungan sudah jalan dan prinsipnya masyarakat sangat mendukung. Tapi hak mereka harus dihargai secara adil," katanya.

Baca juga: Pendataan lahan untuk bendungan baru

Kepala Seksi Pelaksanaan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Costandji Nait menjelaskan kapasitas tampung air Bendungan Temef telah mengalami perubahan desain.

"Ada perubahan desain Bendungan Temef. Memang awalnya 77 juta kubik air tapi sesuai desain terakhir kapasitasnya 45 juta kubik air," katanya dan menambahkan proyek bendungan itu dikerjakan PT Waskita Karya dan PT Nindya Karya secara tahun jamak selama enam tahun anggaran (2017-2022).

Luas genangan Bendungan Temef 428,35 hektare dengan daya tampungan total 45,78 juta meter kubik. Bendungan Temef salah satu di antara tujuh proyek waduk raksasa yang dialokasikan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur.

Sebanyak enam bendungan lainnya, Bendungan Raknamo dan Manikin di Kabupaten Kupang, Bendungan Rotiklot dan Tasifeto Timur di Kabupaten Belu, Bendungan Lambo di Kabupaten Nagekeo, dan Bendungan Napunggete di Kabupaten Sikka.

Baca juga: Pemda diminta perlancar pembangunan bendungan Temef
Pewarta :
Editor: Laurensius Molan
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar