Gubernur NTT: 80.900 anak NTT alami kekerdilan

id NTT,kekerdilan anak NTT,stunting

Gubernur NTT: 80.900 anak NTT alami kekerdilan

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat (ANTARA FOTO/ Benny Jahang)

...Ada sekitar 80.900 anak di NTT terkategori kekerdilan yang menjadi perhatian pemerintah untuk ditangani
Kupang (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan sekitar 80.900 anak di provinsi berbasis kepulauan ini masuk kategori mengalami kekerdilan atau stunting sehingga menjadi perhatian pemerintah provinsi untuk ditangani.

"Ada sekitar 80.900 anak di NTT terkategori kekerdilan yang menjadi perhatian pemerintah untuk ditangani," kata Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat di Kupang, Senin, (6/12).

Ia menjelaskan masalah kekerdilan pada anak-anak itu menjadi fokus perhatian penanganan yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota di NTT pada 2022.

"Penanganan stunting menjadi fokus perhatian dalam pembangunan sektor kesehatan selain penanganan COVID-19," kata Viktor.

Viktor mengatakan penanganan stunting harus mulai dilakukan sejak ibu hamil melalui intervensi pemberian makanan bergizi dan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara rutin.

"Persoalan masalah stunting ini erat kaitannya dengan kecukupan gizi sehingga harus dari awal pemenuhan gizi menjadi perhatian, sehingga generasi yang lahir merupakan generasi yang unggul apabila pemenuhan gizinya terpenuhi secara baik," jelas Viktor.

Ia mengatakan daerah dengan jumlah anak kekerdilan tertinggi di NTT yakni Kota Kupang, menyusul Manggarai Timur dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Viktor berharap para kepala daerah di NTT untuk secara serius menanganan persoalan kekerdilan pada nakan karena hal itu menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat.

"Kami perlu ingatkan untuk kerja keras dalam menangani urusan kekerdilan dengan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk urusan kesehatan itu," tegas Viktor.

Baca juga: Gubernur Laiskodat sebut kasus kekerdilan di NTT turun 3,2 persen
Baca juga: Gubernur Laiskodat minta peneliti IPB bantu tangani kekerdilan