Kupang (ANTARA) - Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang menilai wacana perombakan (reshuffle) kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 saling berkaitan antara keduanya.
"Wacana resuffle kabinet berhembus kencang di tengah terbelahnya dua kekuatan koalisi antara yang menghendaki Pemilu ditunda dan yang tetap mempertahankan Pemilu dilaksanakan pada 2024," katanya di Kupang, Sabtu, (13/3).
Ia mengatakan hal itu menanggapi wacana perombakan kabinet Presiden Joko Widodo di tengah munculnya wacana penundaan pelaksanaan Pemilu 2024.
Ahmad Atang mengatakan publik juga membaca dalam beberapa sisi bahwa perombakan kabinet tersebut benar-benar untuk memperbaiki kinerja pemerintahan atau bagi-bagi kekuasaan atau justru sebagai upaya untuk membuka jalan sesuai isu politik aktual saat ini terkait tunda pemilu dan Jokowi tiga periode.
Menurut dia jika perombakan dilakukan sebagai bentuk perbaikan kinerja maka akan terjadi pergantian menteri. Pada titik ini, kata dia Jokowi mesti menggunakan capaian kinerja menteri sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang digariskan.
"Maka menteri yang diangkat murni kemauan Jokowi bukan hasil kompromi dengan partai koalisi," katanya.
Ahmad Atang mengatakan jika perombakan sebagai sarana bagi-bagi kekuasaan, maka partai koalisi baru akan mendapatkan bagian ini, misalnya Partai Amanat Nasional (PAN).
Namun jika perombaakan kabinet dilakukan sebagai respon terhadap dinamika yang terjadi pada partai koalisi terkait wacana penundaan Pemilu maka akan terjawab partai mana yang untung dan partai mana yang rugi.
Artinya, jika partai pendukung Pemilu ditunda yang kadernya dalam kabinet diganti maka sesungguhnya Jokowi tidak mendukung Pemilu ditunda. Demikian pula sebaliknya jika partai penolak Pemilu ditunda yang kadernya diganti maka sikap Jokowi mendukung Pemilu ditunda.
Namun, kata dia jika perombakan ini sebagai respon terhadap dinamika yang terjadi pada partai koalisi terkait wacana penundaan Pemilu maka akan terjawab partai mana yang untung dan partai mana yang rugi.
Artinya, kata dia jika partai pendukung Pemilu ditunda yang kadernya dalam kabinet diganti maka sesungguhnya Jokowi tidak mendukung pemilu ditunda. Namun sebaliknya jika partai penolak pemilu ditunda yang kadernya diganti maka sikap Jokowi mendukung pemilu ditunda.
"Jadi apakah wacana ini sebagai bentuk pengalihan isu atau memang dalam koalisi sedang terjadi polarisasi dan rivalitas politik? Dugaan ini bisa terjawab jika benar reshuffle dilakukan oleh Jokowi," katanya.
Pengamat: Wacana reshuffle kabinet dan penundaan pemilu saling terkait
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang (ANTARA/Aloysius Lewokeda)
...Jadi apakah wacana ini sebagai bentuk pengalihan isu atau memang dalam koalisi sedang terjadi polarisasi dan rivalitas politik? Dugaan ini bisa terjawab jika benar reshuffle dilakukan
