UNDP kembangkan komoditas pertanian dan perkebunan di NTT

id Pertanian

UNDP kembangkan komoditas pertanian dan perkebunan di NTT

Kepala Dinas Pertanian NTT Yohanis Tayruba

Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) berencana mengembangkan enam komoditas pertanian dan perkebunan di 15 kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kupang (AntaraNews NTT) - United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa berencana mengembangkan enam komoditas pertanian dan perkebunan di 15 kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT Yohanis Tayruba kepada Antara di Kupang, Kamis (26/7) mengatakan keenam komoditas yang menjadi sasaran pengembangan Badan PBB itu adalah padi, jagung, kopi, kakao, jambu mete dan kelapa.

"Beberapa hari lalu, kami mengadakan pertemuan dengan UNDP. Mereka tertarik untuk mengembangkan beberapa komoditas di daerah ini," katanya.

Menurut dia, 15 kabupaten NTT yang menjadi sasaran program disesuaikan dengan potensi yang dimiliki. Saat ini, pihak UNDP sedang menyusun proposal untuk membiayai proyek pengembangan enam komoditas itu.

"Dari hasil komunikasi terakhir, tim dari UNDP sedang berada di lapangan melakukan konsultasi dengan `stakeholder` untuk kepentingan finalisasi proposal," katanya dan berharap paling lambat pada akhir 2018, proyek pengembangan komoditas itu sudah bisa dilaksanakan.

Baca juga: Alih fungsi lahan pertanian terus meningkat

Mengenai pola pengembangan, dia mengatakan, semuanya masih dikomunikasikan dengan `stakeholder` terkait untuk diputuskan apakah menggunakan pola kelompok masyarakat atau membantu petani secara induvidu.

Menurut dia, semuanya akan diputuskan setelah tim melakukan finalisasi proposal, termasuk kabupaten-kabupaten yang akan menjadi sasaran pelaksanaan program ini.

"Kalau daerah potensial menurut kami Flores Timur untuk jambu mete dan kelapa, Manggarai, Ngada dan Ende cocok untuk pengembangan kopi dan cacao," katanya.

Hanya saja, UNDP memiliki syarat tersendiri dalam menentukan wilayah-wilayah yang akan menjadi sasaran program yang dibiayai lembaga internasional itu.

Baca juga: Dinas Pertanian Pantau Laporan Kekeringan di NTT