Politik Hukum - ANTARA News Kupang

Politik Hukum

Oditur Militer belum rampungkan berkas penuntutan 22 terdakwa kasus Prada Lucky

Oditur Militer belum rampungkan berkas penuntutan 22 terdakwa kasus Prada Lucky

Camat Komodo pastikan tidak ada tambang ilegal di Pulau Sebayur

Camat Komodo pastikan tidak ada tambang ilegal di Pulau Sebayur

Polres Manggarai Timur-NTT tangkap satu DPO Polresta Samarinda

Polres Manggarai Timur-NTT tangkap satu DPO Polresta Samarinda

KPK menelusuri lahan di sepanjang rute Whoosh

KPK menelusuri lahan di sepanjang rute Whoosh

Majelis Hakim menetapkan total suap putusan lepas kasus CPO capai Rp39,1 M

Majelis Hakim menetapkan total suap putusan lepas kasus CPO capai Rp39,1 M

Eks Panitera PN Jakarta Utara divonis 11,5 tahun penjara di kasus putusan CPO

Eks Panitera PN Jakarta Utara divonis 11,5 tahun penjara di kasus putusan CPO

Dirjen Bea Cukai menanggapi pemeriksaan sejumlah pejabatnya

Dirjen Bea Cukai menanggapi pemeriksaan sejumlah pejabatnya

Polisi mengerahkan 2.029 personel amankan agenda diplomatik China di Jakarta

Polisi mengerahkan 2.029 personel amankan agenda diplomatik China di Jakarta

Polda NTT memastikan kawasan TN Komodo bebas dari penambangan ilegal

Polda NTT memastikan kawasan TN Komodo bebas dari penambangan ilegal

Kemenkum dan Komisi XIII DPR RI dorong edukasi hukum KI di Uniflor Ende

Kemenkum dan Komisi XIII DPR RI dorong edukasi hukum KI di Uniflor Ende