Bantuan Pemerintah Salah Sasaran

id nelayan

Bantuan Pemerintah Salah Sasaran

Perahu nelayan di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba, Kupang.

"Banyak bantuan dari Pemerintah untuk nelayan, namun yang mendapat bantuan itu bukanlah nelayan yang sesungguhnya. Ini benar-benar salah sasaran," kata seorang nelayan.
Kupang (Antara NTT) - Para nelayan yang mangkal di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba Kupang, Nusa Tenggara Timur mengharapkan pemerintah lebih teliti dalam menyalurkan bantuan, karena bantuan yang diberikan itu umumnya salah sasaran.

"Banyak bantuan dari Pemerintah untuk nelayan, namun yang mendapat bantuan itu bukanlah nelayan yang sesungguhnya. Ini benar-benar salah sasaran," kata seorang nelayan yang meminta agar namanya tidak disebutkan, Sabtu.

Ia mengatakan ada kelompok nelayan yang membutuhkan mesin kapal dan mata kail tapi orang lain yang notabene bukan nelayan yang mendapatkan bantuan tersebut.

"Ketika kelompok nelayan mengharapkan bantuan fasilitas mesin kapal, malah para penjual ikan yang mendapatkannya. Kami menduga ada unsur KKN dalam pemberian bantuan tersebut," ujarnya.

Sementara penerima bantuan, kata dia, malah menjualnya kembali bantuan tersebut kepada nelayan setempat dengan harga yang jauh lebih tinggi karena mereka sendiri tidak menggunakannya.

Menurutnya, penyaluran bantuan yang belum tepat sasaran tersebut sudah berulang kali terjadi sehingga memicu aksi protes dari nelayan setempat kepada pemerintah.

"Perwakilan kelompok nelayan serius untuk melayangkan aksi protes tersebut, namun pihak berwenang di Kota Kupang tampak apatis dan menganggap protes tersebut sebagai angin lalu," katanya.

Seorang nelayan lainnya mengatakan para nelayan setempat selalu antusias mengurus syarat administrasi ketika mendapatkan informasi adanya alokasi bantuan dari pemerintah.

"Kalau ada informasi bantuan untuk nelayan, kami langsung mengumpulkan KTP, memasukkan proposal dan persyaratannya lainnya. Namun, bantuan justru diberikan kepada mereka yang bukan nelayan. Ini benar-benar aneh," katanya.

Atas kondisi itulah, ia berharap agar pemerintah setempat lebih teliti dan adil dalam menyalurkan berbagai program bantuan baik yang dialokasikan pusat maupun daerah berupa mesin kapal, alat tangkap, maupun fasilitas pendukung nelayan lainnya.

"Petugas dari pemerintah harus turun langsung untuk memantau penyaluran bantuan, apakah sesuai atau tidak dengan sasaran nelayan penerima, kalau tidak tepat sasaran seharusnya ditarik kembali untuk diberikan ke nelayan lain," katanya.