Menkumham tegaskan pentingnya kolaboratif pengawasan wilayah perbatasan negara

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menegaskan pentingnya pengawasan perbatasan negara secara kolaboratif untuk mencegah berbagai kejahatan lintas negara pada forum Bali Process yang diselenggarakan di Adelaide, Australia.

"Celah pelanggaran hukum yang berpotensi tinggi untuk dilanggar adalah kawasan perbatasan yang rawan terjadinya penyelundupan manusia," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (10/2).

Wilayah perbatasan negara ujar dia  merupakan wilayah yang rawan dan mudah disusupi pelaku kejahatan penyelundupan manusia, perdagangan orang dan kejahatan transnasional lainnya.

Di forum internasional tersebut Yasonna menegaskan Indonesia berkomitmen memerangi perdagangan orang dengan cara peningkatan pengawasan di perbatasan, dan kepatuhan terhadap rezim internasional yang berlaku.

"Pemerintah Indonesia berkomitmen memerangi perdagangan orang termasuk berkolaborasi dengan dunia usaha," tegas Menkumham.

Indonesia juga berkomitmen untuk menerapkan rekomendasi Acknowlegde Act Advance (AAA) hasil rekondasi dari Government and Business Forum (GABF).

Baca juga: Menkumham jadi pembicara pada Konas XV PGI di NTT
Baca juga: Menkumham ingin merevisi UU Narkotika atur soal rehabilitasi pecandu
Baca juga: Menkumham bilang Hukum Acara Perdata harus diganti karena bekas kolonial

Di forum tersebut Yasonna menyampaikan beberapa saran. Pertama, peningkatan dan komitmen terhadap rekomendasi AAA yaitu transparansi rantai pasok, perekrutan yang etis. Kedua, peningkatan dan komitmen rekomendasi GABF yaitu perlindungan pekerja serta komitmen tindak lanjutnya.

Sebagai bentuk komitmen, Indonesia ke depannya akan mengadvokasi Bali Process yang lebih responsif dan proaktif agar tren perdagangan orang yang semakin mengkhawatirkan di kawasan dapat dicegah.

"Indonesia berkomitmen mencegah segala bentuk perdagangan orang dengan cara peningkatan pengawasan di perbatasan dan pintu-pintu imigrasi," kata kembali menegaskan.

Baca juga: Yasonna : Kemenkumham miliki delapan sasaran strategis kinerja 2022

Akan tetapi, sambung dia, komitmen tersebut tidak akan menuai hasil optimal tanpa dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak khususnya sektor swasta atau bisnis.

Bali Process merupakan forum yang digagas Indonesia dan Australia pada tahun 2002. Forum ini bertujuan memperkuat upaya menanggulangi persoalan penyelundupan manusia dan perdagangan orang, serta kejahatan lintas negara terkait lainnya.

Pada pertemuan forum Bali Process 2023, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Yasonna yang didampingi langsung Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto dan pejabat tinggi lainnya, yaitu Dirjen Imigrasi dan Dirjen Pemasyarakatan.

Bali Process 2023 mengangkat isu guna mendorong upaya kolektif antara pemerintah dengan sektor swasta dalam memerangi perdagangan manusia untuk kerja paksa, perbudakan modern, dan bentuk-bentuk terburuk dari pekerja anak, termasuk peningkatan transparansi rantai pasok dan praktek bisnis yang etis. 

Konferensi Bali Process diikuti oleh 49 negara dan organisasi internasional yang menjadi anggota Bali Process, serta 18 negara observer dan 9 organisasi internasional. 

Konferensi ini menghasilkan "2023 Adelaide Strategy for Cooperation" yang disepakati bersama sebagai pedoman kerjasama negara-negara anggota Bali Process dalam upaya mengatasi kejahatan transnasional. 

Bali Process 2023 dilaksanakan selama dua hari, sejak Kamis (09/02) kemarin. Untuk agenda penutupan hari ini, Jumat (10/02), dimana kegiatan terbagi dua. Pertama, forum gabungan antara pemerintahan (government) dan swasta (Business ). Kedua, hanya dari kalangan pemerintahan saja. Kemudian diakhiri dengan penutupan.