Kupang (ANTARA) - Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berkoordinasi dengan Perum Bulog Kantor Wilayah NTT untuk melakukan operasi pasar sebagai upaya menstabilkan harga pangan khususnya beras yang mengalami kenaikan di daerah itu.
"Kami sudah melakukan koordinasi dengan Bulog Kupang agar bisa melakukan operasi pasar beras sebagai upaya mengendalikan harga jual beras di pasar yang cenderung naik," kata Penjabat Wali Kota Kupang, George Melkianus Hadjoh di Kupang, Kamis, (2/3/2023).
Ia mengatakan sesuai hasil koordinasi awal Pemerintah Kota Kupang dengan Perum Bulog NTT, persediaan beras di gudang Bulog bisa mencukupi kebutuhan tiga bulan ke depan yaitu sekitar 5.000 ton beras.
"Bahkan menurut Bulog akan ada lagi pasokan beras tambahan yang didatangkan dari Surabaya," kata George Melkianus Hadjoh.
Menurut dia operasi pasar beras penting dilakukan untuk mengendalikan kenaikan harga beras di pasar tradisional di Kota Kupang yang naik selama dua pekan terakhir seperti harga beras jenis premium yang semula Rp11.000/kg naik menjadi Rp12.500/kg dan beras Dolog gari Rp9.500/kg naik menjadi Rp10.500.
Dia menambahkan operasi pasar perlu dilakukan mengingat pada Maret 2023 sudah mulai memasuki masa Paskah untuk umat Kristen dan bulan Ramadhan bagi umat Muslim sehingga harga kebutuhan pangan seperti beras, telur, minyak goreng, gula yang sangat dibutuhkan masyarakat bisa ditekan.
Pemerintah Kota Kupang menurut dia terus memantau penjualan beras di pasar-pasar tradisional seperti Pasar kasih Naikoten, Pasar Fatubesi Oeba, Pasar Oebobo untuk mengantisipasi penimbunan beras oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat memicu kelangkaan beras sehingga harganya akan naik.
"Kami juga telah meminta Satgas Pangan yang ada di Kota Kupang untuk melakukan pemantauan ada tidaknya penimbunan beras, apabila ada maka pasti kami ajukan ke Kepolisian untuk diproses secara hukum," kata George Melkianus Hadjoh.
Baca juga: Gubernur Laiskodat pantau harga bahan pokok di pasar Kasih
Baca juga: Kanwil Kemenkumham NTT bagikan sembako untuk warga kurang mampu
