NTT rentan terhadap gempa dan tsunami

id Gubernur

NTT rentan terhadap gempa dan tsunami

Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi,(tengah), Ketua Komisi V Fary Djemi Francis dan Wali Kota Kupang Jefry R Koreh saat mendengar pemaparan dari sejumlah mitra Komisi V saat menggelar rapat bersama di ruang rapat kantor gubernur NTT, Kamis (17/1). (ANTARA Foto/Kornelis Kaha).

"NTT masuk dalam kawasan yang rentan akan gempa dan tsunami, apalagi pulau Flores pernah mengalamai tsunami pada 12 Desember 1992 ," kata Nelly Florida Riama.

Kupang (ANTARA News NTT) - Kepala Pusat Meteorologi Maritim, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Nelly Florida Riama menyatakan bahwa seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) termasuk rentan terhadap gempa bumi dan tsunami.

"NTT masuk dalam kawasan yang rentan akan gempa dan tsunami, apalagi pulau Flores pernah mengalamai tsunami pada 12 Desember 1992 ," katanya di Kupang, Kamis (17/1), saat berlangsungnya pertemuan antara Komisi V DPR RI dengan Wakil Gubenur NTT Josef Nae Soi.

Guna mengatasi masalah tersebut, kata Nelly, pihak BMKG sedang menyiapkan peralatan peringatan dini tsunami untuk ditempatkan pada sejumlah daerah di NTT.

Ia mengatakan semua alat peringatan dini tsunami yang tersebar di seluruh Indonesia sudah diganti dengan peralatan yang baru, dengan tujuan memberikan peringatan dini jika terjadi bencana alam dan kemungkinan terjadinya tsunami.

"Seluruh wilayah rawan gempa dan tsunami di Indonesia sudah kami petakan, termasuk juga Nusa Tenggara Timur," ujarnya.

Dari sisi Kemaritiman BMKG, kata Nelly, telah dibangun pos maritim di pelabuhan Tenau Kupang untuk memberikan peringatan dini terhadap cuaca maritim sekalgus untuk memberikan peringatan dini tentang kondisi cuaca di perairan NTT.

Baca juga: Wagub NTT minta Komisi V bantu infrastruktur

Nelly mengatakn pembangunan pos maritim tersebut juga untuk mendukung rencana peningkatan status pelabuhan Tenau Kupang menjadi pelabuhan internasional.

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis mengatakan kunjungan tersebut untuk memantau pembangunan dan infrastruktur transportasi dan aktivitas mitra kerja Komisi V seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa Tertinggal.

Hal-hal yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut antara lain pembangunan tujuh bendungan di NTT, dimana enam bendungan di antaranya dilaporkan berjalan baik, kecuali Bendungan Kolhua di Kota Kupang yang akan dipindahkan ke Kabupaten Belu, karena masalah lahan.

Baca juga: Komisi V DPR apresiasi pembangunan jalan dan air