Kupang (ANTARA) - Penjabat Wali Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur George Melkianus Hadjoh mengatakan pemerintah setempat memberikan berbagai kemudahan bagi para pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Program prioritas yang dilakukan Pemerintah Kota Kupang adalah mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat agar geliat ekonomi masyarakat terus berkembang," kata Penjabat Wali Kota Kupang George Melkianus Hadjoh pada upacara Hari Ulang Tahun Kota Kupang sebagai daerah otonom XXVII, di Kupang, Selasa, (2/5/2023).
Hari Ulang Tahun Kota Kupang sebagai daerah otonom XXVII seharusnya dilakukan pada 25 April 2023 namun karena masih dalam liburan Hari Raya Idul Fitri 1444 H sehingga baru dirayakan pada 2 Mei 2023.
Menurut George Melkianus Hadjoh, setiap kegiatan dan upacara yang diselenggarakan di Kota Kupang harus memberi ruang bagi UMKM untuk tumbuh.
"Para lurah, camat dan perangkat daerah teknis diminta untuk merancang kegiatan-kegiatan yang bisa menghidupkan UMKM yang ada di daerah setempat," kata George Melkiaus Hadjoh.
Ia mengapresiasi terhadap lembaga perbankan yang terus memberikan dukungan dalam memberikan kemudahan-kemudahan bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM di Kota Kupang.
Penjabat Wali Kota Kupang George Melkianus Hadjoh juga mengajak para pelaku usaha untuk terus membangun kemitraan dengan pelaku usaha lain sehingga dapat membantu pemasaran hasil usaha.
"Apabila memiliki jaringan usaha yang luas maka karya-karya usaha yang dilakukan para pelaku UMKM akan semakin dikenal di pasaran sehingga produksi terus meningkat dan pendapatan ekonomi menjadi bertambah," kata George Melkianus Hadjoh.
Dia berharap masyarakat Kota Kupang menjadi agen perubahan dengan membiasakan menggunakan produk-produk usaha UMKM seperti tenun ikat, cenderamata maupun membeli makanan-makanan ringan hasil produk masyarakat Kota Kupang sehingga berbagai usaha yang dilakukan para pelaku UMKM terus berkembang pesat.
Baca juga: Jokowi beli kain tenun pewarna alami dari Sikka
Baca juga: Tenunan Manggarai Barat untuk 11 kepala negara ASEAN