Kupang (ANTARA) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memberikan penghargaan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atas pencapaian prestasi Terbaik Ke 2 atas UKPBJ Proaktif tahun 2023.
Penghargaan disampaikan langsung oleh Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, dan diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto.
Andap menilai pemberian penghargaan ini sangat penting karena pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional dalam meningkatkan pelayanan publik.
Selain itu juga mempunyai berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
“Pencapaian atas prestasi tersebut merupakan kerja keras dan komitmen dari seluruh jajaran Kemenkumham, terutama rekan-rekan pengelola PBJ, dalam menerjemahkan perintah Bapak Menteri Yasonna Laoly sehingga target yang diinginkan tercapai,” ujar Andap dalam kegiatan Rapat Koordinasi UKPBJ yang diselenggarakan LKPP di Hotel The Westin Jakarta, Rabu (24/5).
Jenderal polisi bintang tiga ini berharap apresiasi ini dapat semakin memacu UKPBJ Kemenkumham untuk lebih meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan terbaik dalam proses PBJ Kemenkumham.
Adapun kriteria penilaian didasarkan pada beberapa faktor yaitu tingkat kematangan proaktif pada tahun 2022, tingkat keterisian pejabat fungsional minimal 60 persen.
Kemudian juga nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) minimal baik lebih dari 70 persen serta pimpinan tertinggi tidak terjerat permasalahan hukum di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Baca juga: NTT punya banyak kekayaan intelektual komunal
Baca juga: Kemenkumham NTT harapkan dukungan pemda terkait desa sadar hukum
Kemenkumham raih penghargaan terbaik UKPBJ proaktif 2023
Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengangkat penghargaan yang didapatnya saat penyerahan penghargaan di Jakarta. ANTARA/Ho-Humas Kemenkumham
...Pencapaian atas prestasi tersebut merupakan kerja keras dan komitmen dari seluruh jajaran Kemenkumham, terutama rekan-rekan pengelola PBJ, dalam menerjemahkan perintah Bapak Menteri Yasonna Laoly sehingga target yang diinginkan tercapai
