Kupang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur menyebutkan alokasi dana untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah di 22 kabupaten/kota serta provinsi NTT pada pilkada serentak 2024 yang dialokasikan dari APBD mencapai Rp910 miliar lebih.
"Dana pilkada serentak 2024 untuk 22 kabupaten/kota termasuk provinsi NTT semuanya sudah tersedia. Dukungan anggaran untuk pilkada di NTT sudah siap," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur Thomas Dohu saat dihubungi di Kupang, Rabu.
Thomas Dohu mengatakan hal itu terkait kesiapan dukungan anggaran dalam menghadapi pemilihan kepala daerah baik gubernur serta bupati/wali kota di NTT pada 2024.
Ia menjelaskan proses pembahasan anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan secara serentak pada 2024 di NTT semuanya telah dibahas bersama tim anggaran pemerintah melalui Kesbangpol.
Baca juga: KPU dan Bawaslu koordinasi hak pemilih potensial non e-KTP di Manggarai
Baca juga: KPU NTT: Isu lingkungan jadi materi debat calon kepala daerah di NTT 2024
Hasil pembahasan bersama pemerintah itu menurut dia telah dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama KPU dengan pemerintah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh NTT.
"Jadi 22 kabupaten/kota serta Provinsi NTT sudah menandatangani kesepakatan bersama. Tinggal penandatanganan terakhir yaitu Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Semua alokasi anggaran sesuai peruntukan dalam mendukung suksesnya kegiatan pilkada 2024 sudah siap dengan total anggaran pilkada serentak baik untuk pilkada provinsi maupun kabupaten/kota di NTT mencapai Rp910 miliar lebih" kata Thomas Dohu.
Mantan Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat itu mengatakan KPU NTT telah bertemu dengan Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake untuk membahas rencana penandatangan NPHD pilkada 2024.
"Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake menginginkan agar penandatangan NPHD dilakukan secara serentak di seluruh NTT," kata Thomas Dohu.
Ia berharap penandatangan NPHD di semua kabupaten/kota serta Provinsi NTT dilakukan pada Oktober 2023 karena semua berita acara kesepakatan anggaran sudah dilakukan, sehingga apabila KPU menetapkan berbagai tahapan pilkada serentak 2024, maka Provinsi NTT sudah siap karena dukungan anggarannya telah tersedia.
Dia menambahkan khusus untuk dukungan anggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada pilkada 2024 yang dialokasikan dari APBD mencapai Rp341 miliar lebih.
Alokasi dana pilkada serentak 2024 di NTT mencapai Rp910 miliar
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Thomas Dohu (ANTARA/Benny Jahang)
"Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake menginginkan agar penandatangan NPHD dilakukan secara serentak di seluruh NTT,
