Labuan Bajo (ANTARA) - Wakil Bupati Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Yulianus Weng menekankan empat poin yang harus diperhatikan secara serius dalam upaya penanganan stunting di daerah itu.
"Empat poin ini akan menjadi dasar untuk mengetahui secara valid akan penyebab berikut jumlah kasus stunting yang terjadi," katanya dalam keterangan yang diterima di Labuan Bajo, Selasa, (20/2/2024) saat membuka kegiatan Pelatihan Deteksi Dini Masalah Gizi dan Stunting bagi tenaga kesehatan dan tokoh agama.
Dia menjelaskan empat poin yang harus diperhatikan dalam penanganan stunting yakni pertama, alat timbang yang digunakan untuk mengukur berat badan bayi harus menggunakan alat yang standar yakni antropometri atau dacing digital.
Dia mengharapkan tidak lagi menggunakan dacing biasa untuk menimbang, sebab sangat mempengaruhi keakuratan hasilnya. Apalagi kini alat antropometri sudah disediakan di setiap Puskesmas, sehingga harus menggunakan alat tersebut.
Poin kedua, lanjut dia, personel yang melakukan pencatatan. Saat melakukan penimbangan dan pengukuran bayi, pencatatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan atau minimal oleh kader kesehatan yang telah mengikuti pelatihan.
“Pencatatan ini sangat penting dilakukan oleh orang yang berkompeten dan diharapkan untuk tidak dilakukan oleh sembarang orang, karena data yang disampaikan harus benar-benar akurat, jangan karang-karang, harus catat apa adanya,” katanya.
Poin ketiga, data yang disampaikan harus ril, sesuai dengan kondisi di lapangan, baik mengenai panjang maupun berat badan bayi.
Lebih lanjut poin keempat, harus memiliki data yang jelas mengenai nama dan alamat bayi yang ada di setiap desa di daerah itu.
Dia mengakui, untuk mengintervensi penanganan stunting di Kabupaten Manggarai Barat dari porsi tenaga kesehatan sebesar hanya 30 persen, sedangkan untuk 70 persen lainnya dilakukan oleh berbagai sektor lainnya di luar sektor kesehatan.
Mengingat intervensi terhadap stunting sebesar 70 persen dilakukan di luar tenaga kesehatan, maka dilakukan kegiatan pelatihan untuk menangani stunting dan gizi yang melibatkan berbagai sektor, baik dari instansi pemerintah maupun tokoh masyarakat dan agama.
"Peran dan intervensi tenaga kesehatan dalam menangani masalah stunting hanya 30 persen, sedangkan 70 persen dilakukan oleh berbagai pihak di luar tenaga kesehatan, sehingga USAID ERAT bersama UNICEF melaksanakan kegiatan, pelatihan deteksi dini masalah gizi dan stunting bagi tenaga kesehatan dan tokoh agama Kabupaten Manggarai Barat," katanya.
Sementara itu, Program Koordinator USAID NTT Fransisca Sugi dalam kesempatan itu mengatakan, USAID ERAT bekerja sama dengan UNICEF dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melakukan kegiatan penguatan kapasitas dan pemberdayaan orang dengan pendekatan keluarga dan kelas pengasuhan bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Pelaksanaan pelatihan deteksi dini stunting dilaksanakan bersama tokoh agama terlatih akan mengajarkan kepada pengasuh, ibu, anggota keluarga lainnya tentang deteksi dini stunting dan cara pengukuran mandiri dan didesain untuk membantu proses rujukan balita berisiko.
Baca juga: BKKBN harapkan angka stunting di NTT turun hingga 10 persen pada 2024
Setelah kegiatan pelatihan ini, akan dilanjutkan dengan dokumentasi, monitoring dan evaluasi, pertemuan koordinasi dan pelatihan.
Baca juga: Uskup Agung Jakarta soroti stunting di misa Natal
Baca juga: Pemda Belu targetkan stunting turun hingga sembilan persen
Ia juga menilai peran Dinas Kominfo Manggarai Barat juga penting dalam mempublikasikan kasus stunting dan upaya intervensi yang dilakukan melalui media yang ada baik melalui Website Kabupaten Manggarai Barat, halaman Facebook Kominfo dan media lainnya.
