"Karena kepala desa tahu rakyatnya mana yang petani dan tidak, kalau pengecer pikir untung rugi," katanya di Labuan Bajo, Senin (29/4).
Ia menyampaikan hal tersebut dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IV DPR RI di Labuan Bajo.
Ia menjelaskan kuota pupuk untuk Kabupaten Mabar pada tahun 2023 lalu sebanyak 7 ribu ton lebih pupuk bersubsidi dan pada tahun 2022 mendapatkan kuota sebanyak 6.250 ton pupuk bersubsidi.
Jumlah tersebut dinilai cukup namun masih terdapat fenomena kelangkaan pupuk bersubsidi yang dialami petani di Manggarai Barat.
"BUMDes yang berperan sebagai pengecer maka saya yakin tidak ada kelangkaan," katanya.
Ia menjelaskan keuntungan BUMDes sebagai pengecer pupuk bersubsidi adalah penyaluran yang tepat sasaran dan karena bisa mendapatkan penyertaan modal sehingga BUMDes dinilai dapat memutus mata rantai rentenir di daerah.
"Ini konkritnya," katanya.
Sebelumnya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Manggarai Barat mengawasi secara ketat distribusi sebanyak 6.250 ton pupuk bersubsidi bagi petani di wilayah itu.
"Sekarang kami sudah lakukan sosialisasi, kami hanya dapat 6.250 ton pupuk subsidi. Tahun lalu sekitar 7 ribu ton lebih, hampir 25 persen dipangkas, grafiknya menurun terus. Surat Keputusan (SK) alokasinya sudah dapat dari provinsi, kami hanya dapat 6.250 ton," kata Kepala Dinas TPHP Kabupaten Manggarai Barat Laurensius Halu.
Ia merinci ribuan ton pupuk bersubsidi itu terdiri atas pupuk NPK sebanyak 2.796 ton dan pupuk urea sebanyak 3.554 ton.
Pendistribusian pupuk bersubsidi akan dilaksanakan oleh sebanyak 32 pengecer pupuk bersubsidi di Kabupaten Manggarai Barat.
Baca juga: Wabup minta dokter di Mabar tingkatkan profesionalisme
Baca juga: Wabup minta dokter di Mabar tingkatkan profesionalisme
"Mekanisme pembelian (pupuk bersubsidi) menggunakan kartu tani, kalau belum maka gunakan KTP, itu yang kami lakukan," katanya.
Baca juga: Dinkes Mabar latih puluhan nakes penilaian risiko kesling
Baca juga: Bupati-Wabup Mabar kembali maju pilkada daftar di dua partai
Baca juga: Dinkes Mabar latih puluhan nakes penilaian risiko kesling
Baca juga: Bupati-Wabup Mabar kembali maju pilkada daftar di dua partai
Ia menambahkan akibat penurunan kuota pupuk subsidi pemerintah pusat melalui Kementrian Pertanian (Kementan) menginstruksikan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan pupuk cair pada tanaman padi sawah.
