Kupang (Antara NTT) - Penantian warga perbatasan Indonesia-Timor Leste agar Mota Ain di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu menjadi pintu utama dan pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat akhirnya terjawab setelah diresmikan Presiden Joko Widodo pada Rabu (28/12) lalu.
Sebagai pintu utama dari empat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Indonesia dan Timor Leste, Mota Ain diinginkan Presiden Joko Widodo sebagai pusat perdagangan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat perbatasan.
Untuk mewujudkan kedua fungsi ini, maka saat berkunjung dua tahun lalu, Presiden memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun PLBN Mota Ain ini.
"Saya kasih waktu dua tahun, jangan diundur dan kita bisa melakukan, bisa membangun. Kita juga punya anggaran, tadi bilangnya (habisnya) Rp82 miliar," kata Presiden.
Hal ini penting karena menurut Presiden Jokowi, masalah perbatasan merupakan harga diri dan martabat, sehingga Indonesia sebagai bangsa yang besar harus lebih baik dari negara tetangga.
"Saya ingin ini lebih baik dari yang di sana. Dan setelah jadi, terlalu baik sekarang, terlalu megah dan baik," ungkap Presiden. Jokowi menegaskan bahwa di sekitar PLBN ini juga akan didorong menjadi pusat perekonomian masyarakat perbatasan.
Tak hanya pos perbatasan, Presiden pun mengharapkan pasar tradisonal tahun 2017 sudah selesai tahap kedua sehingga Mota Ain ini menjadi kawasan ekonomi dan titik perekonomian baru di NTT.
Kerja sama
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Mota Ain di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, awalnya dilakukan penandatangan pemberlakuan pas lintas batas oleh kedua menteri luar negeri Indonesia dan Timor Leste di Dili.
Pemberlakuan PLBN diharapkan dapat mendorong kerja sama ekonomi dan menghidupkan pasar tradisional diperbatasan dan pengembangan zona damai sebagaimana rekomendasi dalam laporan komisi kebenaran dan persahabatan RI-Timor Leste.
Penandatanganan pemberlakuan pas lintas batas disaksikan Presiden Timor Leste saat itu Ramos Horta dan rombongan kementerian luar negeri Indonesia bersama kedutaan besar RI di Dili.
Menteri luar negeri Timor Leste Zacarias Albano da Costa dalam pandangan politiknya mengatakan suatu langkah positif untuk kemajuan hubungan kerja sama bilateral kedua negara dalam berbagai bidang.
Sementara menteri luar negeri Indonesia (saat itu) Marty Natalegawa mengatakan bentuk kerja sama berupa dimulainya penggunaan pas lintas batas adalah dalam rangka peningkatan hubungan bilateral RI - Timor Leste.
Peruntukan PLBN menurut Menlu RI saat itu Nata Legawa adalah meningkatkan kekerabatan antara warga eks Timor Timur yang telah memilih menjadi wni dan tinggal di Indonesia dan warga Timor Leste sendiri dalam melakukan saling kunjung.
Kedua negara melalui menteri luar negeri masing masing juga melakukan kerjasama berupa perjanjian hubungan udara atau air transport agreement.
Kini Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Mota Ain di atas lahan seluas 8,03 hekatare di Desa Silawan, Kabupaten Belu, Timor Barat perbatasan RI-Timor Leste sudah rampung 100 persen dan gedung telah digunakan untuk pelayanan.
"PHO atau serah terima pertama kepada pihak Kementerian PU selaku pengelola sudah kami serahkan pada tanggal 26 Oktober kemarin," ungkap Pelaksana Proyek PLBN Mota Ain Benediktus Sitinjak.
Kendati telah 100 persen Gedung PLBN Mota Ain, Bene mengaku terkait dengan progres landscape hingga kini masih penyelesaian dan baru mencapai 90 persen.
"Gedung sudah kita serahkan ke pengelola dan dimanfaatkan sejak 24 November lalu. Saat ini kita juga sedang merampungkan kanopi untuk pejalan kaki dan paving blok untuk pejalan kaki. Tidak memakan waktu lama dua pekerjaan itu akan kita rampungkan," ucap Bene.
Lanjut dia, acara penyerahan dan pemanfaatan fasilitas gedung berkonstruksi dua lantai dengan alokasi anggaran Rp82 miliar itu, pihak pelaksana proyek masih terus memantau segala hal yang berkaitan dengan penyempurnaan gedung yang terintegrasi tersebut.
Pelaksana proyek jelas Bene, masih akan terus memantau pemanfaatan gedung itu oleh bea cukai, imigrasi serta karantina. Apabila masih terdapat sejumlah kekurangan akan langsung diperbaiki termasuk sistem pelayanannya.
"Terkait sistem pendukung, seperti fasilitas listrik, alat pendeteksi (x-ray) dan air sudah sangat siap. Untuk listrik PLN secara kelembagaan sudah memasok sebanyak 550 kva dengan sistem satu paket jaringan," ujarnya.
Dia menjelaskan, gedung PLBN Motaain yang menjadi salah satu dari tujuh pos lintas batas terpadu yang dibangun Presiden Joko Widodo sejak Agustus 2015 itu saat ini sudah dimanfaatkan pasca penyerahan dari pelaksana proyek ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) selaku pengelola pada 24 November 2016.
Lebih tinggi
Bank Indonesia Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur memproyeksikan Pertumbuhan ekonomi daerah setempat pada 2017 diperkirakan pada level 5,2 - 5,6 Persen (yoy) atau masih lebih tinggi dibanding tahun 2016.
Faktor utama pendorong pertumbuhan diperkirakan masih berasal dari peningkatan konsumsi rumah tangga serta didukung oleh masih meningkatnya investasi di Provinsi NTT," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Nusa Tenggara Timur Naek Tigor Sinaga.
Dari sisi konsumsi, katanya perbaikan pendapatan petani terjadi sebagai dampak peningkatan produksi seiring perbaikan sarana irigasi dan perairan.
Peningkatan konsumsi juga terjadi seiring adanya peningkatan Upah Minimum Provinsi yang dapat mendorong peningkatan belanja masyarakat.
Sementara itu, kata dia peningkatan investasi diperkirakan masih terjadi seiring dengan realisasi proyek-proyek Pemerintah, diantaranya berupa infrastruktur SDAserta perbaikan konektivitas.
Peningkatan investasi juga ditopang oleh investasi swasta, terutama di bidang perkebunan dan pariwisata.
Relatif rendahnya inflasi di tahun 2016 serta adanya potensi kenaikan harga minyak dunia di tahun 2017 mengakibatkan meningkatnya perkiraan inflasi NTT pada kisaran 4,4 persen - 4,8 persen, meskipun masih dalam rentang target Bank Indonesia yaitu sebesar 4,1 persen.
Untuk itu, katanya diharapkan adanya peningkatan sinergitas dan koordinasi dalam ruang lingkup Tim Pengendalian Inflasi Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota demi menjaga laju inflasi tahun 2017 yang rendah dan stabil.
