Kupang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Ayodhia Kalake meminta Bank Pembangunan Daerah (BPD) bisa berkolaborasi dengan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) untuk pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di setiap daerah.
“Misalnya memberikan market share bisnis yang optimal sehingga bersama-sama berkolaborasi mendesain program-program keberpihakan kepada pelaku UMKMK,” katanya di Kupang, Kamis, (4/7/2024).
Hal ini disampaikannya saat memberikan kata sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Asosiasi Perusahaan Penjaminan Daerah (Jamkrida) seluruh Indonesia yang dipusatkan di Kota Kupang.
Dia mengatakan bahwa anggota Aspenda diharapkan juga bisa memperluas cakupan usahanya terhadap kredit-kredit yang disalurkan oleh Lembaga Perbankan Nasional.
Dengan begitu perusahaan penjamin sebagai perusahaan milik daerah mampu bersaing dan menguasai bisnis penjaminan di daerahnya baik dari penjaminan kredit maupun penjaminan proyek sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelaku UMKMK serta kontribusi terhadap PAD.
Ayodhia menambahkan bahwa kehadiran Jamkrida merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah untuk memberikan solusi dan jembatan harapan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam menggeliatkan dan meningkatkan usaha mereka.
Menurut dia, melalui kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan baik bank maupun non-bank, Jamkrida dapat memfasilitasi UMKMK dalam mengakses permodalan untuk meningkatkan usahanya.
“Karena itu, Jamkrida memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan dengan mengoptimalkan fungsi pemanfaatan dan menerapkan fungsi pemerataan demi mencapai keadilan dalam meningkatkan perekonomian bagi masyarakat setempat,” tambah dia.
Ayodhia menegaskan bahwa dalam forum Rakor tersebut baik Jamkrida, perbankan dan pemerintah daerah perlu menyelaraskan pemahaman tujuan Jamkrida dalam upaya percepatan pembangunan di daerah.
Ayodhia menambahkan bahwa Jamkrida perlu terus bertransformasi sebagai agen pembaharuan secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan zaman dengan mengedepankan nilai-nilai akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif, serta patuh terhadap regulasi yang berlaku.
“Nilai- nilai tersebut perlu dijunjung dan diterapkan serta menjadi patokan bagi setiap anggota Aspenda dalam menjalankan bisnisnya sehingga terciptanya Good Corporate Governance (GCG) yang baik,” tambah dia.
Baca juga: Saham Pemprov NTT Rp50 Miliar di Jamkrida
Dia berharap Rakor Aspenda yang digelar mulai Kamis (4/7) hingga Jumat (5/7) itu bukan hanya sebagai formalitas semata, melainkan menjadi momentum untuk saling memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar sesama perusahaan penjaminan baik dengan pemerintah, sektor jasa keuangan dan juga masyarakat.
Baca juga: NTT rehabilitasi mangrove lewat pembangunan wilayah terpadu
“Saya juga kembali menekankan bahwa kredibilitas kita ditentukan oleh apa yang kita kerjakan dalam menghadirkan pelayanan dan pembangunan untuk mewujudkan perusahaan penjaminan daerah yang maju dan berkembang,” kata dia.
