Bupati: Kaji kembali rencana penutupan Pulau Komodo

id TNK

Bupati: Kaji kembali rencana penutupan Pulau Komodo

Sejumlah wisatawan menikmati keindahan alam di sekitar Taman Nasional Komodo (TNK) di Manggarai Barat, NTT pada Kamis (29/11/18). (ANTARA FOTO/Kornelis Kaha)

"Rencana penutupan Pulau Komodo ini harus dikaji bersama para pelaku bisnis pariwisata di Manggarai Barat, jangan sampai mendatangkan kerugian besar bagi mereka," kata Agustinus Ch Dula.
Kupang (ANTARA News NTT) - Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula akhirnya angkat bicara soal rencana pemerintah akan menutup Pulau Komodo, salah satu kawasan wisata dalam Taman Nasional Komodo di wilayah Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Ia berpendapat para pelaku usaha pariwisata di daerahnya perlu dilibatkan untuk bersama-sama mengkaji kembali rencana penutupan Pulau Komodo di Taman Nasional Komodo itu.

"Rencana penutupan Pulau Komodo ini harus dikaji bersama para pelaku bisnis pariwisata di Manggarai Barat, jangan sampai mendatangkan kerugian besar bagi mereka," katanya ketika dihubungi Antara dari Kupang, Kamis (14/2).

Ia mengatakan para pelaku usaha wisata di Manggarai Barat yang selama ini berhubungan dan bertransaksi langsung dengan para wisatawan, harus dilibatkan dalam upaya penutupan Pulau Komodo yang direncanakan mulai Januari 2020 itu.

Menurut Agustinus, untuk menutup Pulau Komodo dari kunjungan wisatawan selama setahun lamanya, perlu banyak pertimbangan dari berbagai sisi, karena para wisatawan memiliki animo yang tinggi ke Pulau Komodo sebagai habitatnya satwa purba langka tersebut.

"Artinya, rencana penutupan Pulau Komodo itu betul-betul dikaji secara mendalam agar bisa diantisipasi bagaimana baiknya jika para wisatawan dalam setahun dilarang berkunjung untuk melihat keliaran varanus komodoensis di Pulau Komodo itu," katanya.

Bupati Agustinus juga berharap agar pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang akan membentuk tim pengkaji terkait kemungkinan penutupan Pulau Komodo pada Januari 2020 harus pula melibatkan para pelaku wisata di Manggarai Barat.

Ia juga berharap agar rencana kerja sama pengelolaan Taman Nasional Komodo dengan melibatkan Pemerintah Provinsi NTT itu, juga perlu kajian mendalam. "Syukur kalau dikelola provinsi menjadi lebih baik karena tidak mudah mengelola kawasan wisata Komodo yang begitu luas," katanya.

Baca juga: Penutupan Pulau Komodo dimungkinkan atas dasar pertimbangan ilmiah
Baca juga: TNK berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi daerah