Telaah - Membangun Nusantara dengan prinsip inklusif

IKN dapat dirancang untuk menjadi pusat peradaban yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan berkelanjutan, dengan mengadopsi teori otonomi daerah yang relevan dan memanfaatkan hasil riset serta studi kasus.

Otonomi daerah adalah konsep yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus keperluan mereka sendiri, sesuai dengan kondisi lokal mereka. Beberapa teori utama dalam otonomi daerah yang relevan untuk konteks ini meliputi teori desentralisasi, teori keadilan sosial, dan teori pembangunan berkelanjutan.

Teori desentralisasi menggarisbawahi pentingnya pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Desentralisasi dapat mengurangi beban pemerintah pusat dan mendorong pengembangan lokal yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Teori keadilan sosial menekankan bahwa pemerataan sumber daya dan kesempatan penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Pembangunan daerah harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan semua lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu.

Sementara teori pembangunan berkelanjutan berfokus pada keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap generasi mendatang dan lingkungan sekitar.


Prinsip inklusif

Keterlibatan masyarakat merupakan kunci dalam pembangunan yang inklusif. Pembangunan IKN harus melibatkan masyarakat dalam setiap tahap, dari perencanaan hingga pelaksanaan. Keterlibatan masyarakat memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi lokal dipertimbangkan. Inisiatif, seperti forum warga dan konsultasi publik, harus menjadi bagian integral dari proses pembangunan.

Prinsip inklusif diterapkan untuk memastikan bahwa IKN dirancang untuk kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Hal ini termasuk menyediakan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang layak. Pembangunan harus mempertimbangkan penyediaan fasilitas bagi kelompok rentan dan marginal, serta menciptakan kesempatan ekonomi yang merata.

Pembangunan IKN juga harus memprioritaskan prinsip berkelanjutan dengan mengintegrasikan solusi ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang bijaksana. Hal ini termasuk penggunaan teknologi hijau, perlindungan terhadap ekosistem lokal, dan pengelolaan limbah yang efisien.

Pengalaman beberapa negara dalam memindahkan dan membangun ibu kota baru bisa menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia mengenai pentingnya perencanaan yang matang dan inklusif ini.

Brasília, ibu kota baru Brasil, misalnya menghadapi tantangan dalam hal keterlibatan masyarakat dan infrastruktur yang membutuhkan perbaikan. Sebaliknya, Putrajaya, ibu kota baru Malaysia, berhasil menciptakan kota yang ramah lingkungan dan terencana dengan baik, berkat keterlibatan aktif dari masyarakat dan fokus pada keberlanjutan.

Riset oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kota dapat meningkatkan keberhasilan proyek pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan lokal yang mungkin tidak terlihat oleh perencana luar dan membantu menciptakan solusi yang lebih sesuai dengan kondisi lokal.

Sementara penelitian oleh "Institute for Transport and Development Policy" (ITDP) mengungkapkan bahwa desain kota yang inklusif dan ramah transportasi dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk. Konsep transportasi berkelanjutan, seperti jalur sepeda dan transportasi umum yang efisien, memainkan peran penting dalam menciptakan kota yang inklusif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.


Tantangan dan solusi