Telaah - Membangun Nusantara dengan prinsip inklusif

Jakarta (ANTARA) - Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah langkah strategis dalam upaya pemerataan pembangunan dan pengurangan beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi.

Peralihan fungsi ini diharapkan tidak hanya mengubah wajah Jakarta, namun juga merupakan kesempatan emas untuk mendefinisikan ulang peran daerah khusus tersebut.

Jakarta telah lama menghadapi berbagai tantangan, seperti kemacetan, polusi, dan kepadatan penduduk yang tinggi. Dengan berpindahnya ibu kota ke IKN, Jakarta diharapkan dapat mengurangi tekanan ini dan beralih fokus ke peran baru sebagai pusat ekonomi dan budaya. Hal ini memberikan kesempatan bagi Jakarta untuk memperbaiki infrastruktur dan kualitas hidup warganya, tanpa tekanan sebagai pusat pemerintahan.

Sebagai kota terbesar di Indonesia, Jakarta memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Pemindahan ibu kota dapat membuka peluang bagi Jakarta untuk memanfaatkan potensi ini dalam mengembangkan sektor-sektor baru, seperti teknologi, kreatif, dan perdagangan internasional. Jakarta dapat menjadi pusat inovasi dan investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Jakarta memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan IKN yang inklusif. Pengalaman dan inovasi yang telah dikembangkan di Jakarta dapat menjadi modal berharga bagi IKN dalam menciptakan peradaban yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu inovasi yang telah dikembangkan di Jakarta dan perlu diadaptasi oleh IKN adalah pengembangan teknologi smart city (kota pintar) di Jakarta yang dapat diterapkan di IKN untuk menciptakan kota yang cerdas dan inklusif.

Jakarta juga memiliki pengalaman panjang dalam mengelola kota besar dengan berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pengalaman ini dapat menjadi referensi penting bagi pembangunan IKN yang inklusif dan berkelanjutan. Jakarta adalah miniatur Indonesia dengan keberagaman budaya yang tinggi. Pengalaman Jakarta dalam mengelola keberagaman ini dapat membantu IKN dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.


Teori otonomi daerah