Kupang (ANTARA News NTT) - Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Agus Sosiawan mengatakan studi kelayakan terhadap pembangunan Bendungan Welikis di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur segera dilakukan dalam tahun 2019.
"Tahun ini kami segera lakukan tender studi kelayakan (feasibility study) untuk bendungan Welikis di Kecamatan Tasifeto Barat , arah barat Kota Atambua, ibu kota Kabupaten Belu," katanya di Kupang, Rabu (20/2).
Bendungan Welikis merupakan pengalihan dari rencana sebelumnya untuk pembangunan Bendungan Kolhua di Kota Kupang yang sampai sekarang belum terealisasi karena terkendala pembebasan lahan.
Sosiawan menjelaskan, alokasi pembangunan bendungan tersebut tetap diadakan sesuai permohonan pemerintah provinsi periode sebelumnya.
"Jadi dialihkan ke daerah lain, sehingga kami ditugaskan untuk lakukan studi kelayakan pada satu lokasi di Kabupaten Belu, di Welikis ini," katanya.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Belu dan masyarakat setempat menyambut baik rencana pembangunan bendungan tersebut.
Baca juga: Bendungan Rotiklot mulai lakukan pengisian air
"Kalau ini jadi dibangun maka bisa mensuplay air di Kota Atambua dan sekitarnya yang selama ini belum terlayani semua, selain juga lahan-lahan pertanian di bagian barat Atambua," katanya.
Ia menjelaskan, Bendungan Welikis akan dioperasikan dengan metode gravitasi karena letaknya berada di ketinggian yang cukup memadai. Dengan demikian bisa memangkas biaya operasional jika dibandingkan dengan metode jaringan pompa.
Ia menambahkan, kalau rencana pembangunan bendungan tersebut dapat direalisasikan dengan lancar maka Kabupaten Belu akan memiliki dua bendungan, yakni Welikis dan Rotiklot.
"Untuk Bendungan Rotiklot ini sudah selesai dibangun dan sekarang sedang proses pengisian air," katanya.
Baca juga: Pembangunan Bendungan Temef terkendala hujan
Baca juga: Pembangunan Bendungan Temef ditargetkan selesai 2021
Studi kelayakan Bendungan Welikis di Belu segera dilakukan
Studi kelayakan terhadap pembangunan Bendungan Welikis di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur segera dilakukan dalam tahun 2019.