MUI NTT seruhkan elemen bangsa duduk bersama akhiri segala perbedaan

id Makarim

MUI NTT seruhkan elemen bangsa duduk bersama akhiri segala perbedaan

Ketua MUI NTT Abdul Kadir Makarim. (ANTARA FOTO/dok)

MUI NTT menyerukan kepada seluruh elemen bangsa, untuk segera duduk bersama dan mengakhiri segala perbedaan yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2019.
Kupang (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Timur menyerukan kepada seluruh elemen bangsa, untuk segera duduk bersama dan mengakhiri segala perbedaan yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2019.

"Pesta sudah selesai, sebagai sesama anak bangsa yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi, mari duduk bersama. Jangan lagi ada dendam kesumat antarsesama saudara," kata Ketua MUI Provinsi NTT, Abdul Kadir Makarim kepada Antara di Kupang, Senin (20/5), terkait dengan pentingnya rekonsiliasi pascapemilu 17 April 2019, yang sampai saat ini masih menimbulkan kegaduhan.

Menurut dia, sudah saatnya para elit politik menahan diri dan tidak membuat pernyataan-pernyataan yang dapat menodai persaudaraan dan keutuhan bangsa.

"Lupakan perbedaan-perbedaan selama proses demokrasi berlangsung. Saatnya bermusyawarah untuk menyatukan langkah dan pikiran untuk membangun negeri yang kita cintai," tambah Makarim.

Dia mengemukakan, jangan lagi ada dendam-dendam kesumat, tetapi semua rakyat harus bersatu kembali dalam semangat persaudaraan. "Mari kita mulai hidup baru dengan rukun dan damai, demi NKRI yang aman, damai dan tenteram," ujar Makarim.

Baca juga: MUI NTT: Hormati hasil Pemilu 2019, kita satu warga bangsa

Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang, MSi secara terpisah mengatakan, pelaksanaan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif telah selesai.

Namun nuansa perbedaan yang tercipta akibat dukungan politik pilpres mulai terasa sebelum 17 April 2019, dan hingga pascapemilu tensinya masih relatif tinggi khususnya menjelang pengumuman hasil pileg dan pilpres pada 22 Mei 2019.

Perbedaan kian tajam dengan wacana kekerasan seperti pople power, gerakan rakyat terus dikumandang untuk merespon hasil pemilu, sehingga menimbulkan eskali politik semakin memanas.

"Kondisi ini tidak bisa dibiarkan tanpa kendali yang berakibat adanya amukan massa. Maka jalan damai harus segera ditempuh melalui pola rekonsiliasi," katanya menegaskan.

Dan rekonsiliasi harus didasarkan pada kepentingan bangsa, bahwa kepentingan kekuasaan jangan sampai mengorbankan negara, dan harus dilakukan tanpa syarat dengan tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan.

Baca juga: Polda Metro agendakan periksa Amien Rais terkait dugaan makar
Baca juga: Kata Hendropriyono, kekuatan massa pendukung Prabowo-Sandi sudah "ompong"