Pengembangan tujuh kawasan wisata dikerjakan masyarakat sendiri

id Disparekraf NTT

Pengembangan tujuh kawasan wisata dikerjakan masyarakat sendiri

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wayan Darmawa (kiri) menyampaikan penjelasan dalam pertemuan bersama pemerintah desa dan kelompok masyarakat terkait kerja sama pengembangan tujuh kawasan wisata di Kupang, Rabu (31/12019). (ANTARA FOTO/Aloysius Lewokeda)

"Pengembangan tujuh kawasan wisata baru yang sudah kami canangkan akan dikerjakan masyarakat sendiri sehingga ada nilai manfaat langsung untuk mereka," kata Wayan Darmawa..
Kupang (ANTARA) - Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wayan Darmawa, mengemukakan pengembangan tujuh kawasan wisata baru akan dikerjakan langsung oleh masyarakat desa setempat.

"Pengembangan tujuh kawasan wisata baru yang sudah kami canangkan akan dikerjakan masyarakat sendiri sehingga ada nilai manfaat langsung untuk mereka," katanya di Kupang, Kamis (1/8).

Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dan apa keuntungan yang didapat dari program pengembangan sebanyak tujuh kawasan wisata baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tujuh kawasan wisata yang dikembangkan di antaranya, Pantai Liman di Kabupaten Kupang, Perairan Mulut Seribu di Kabupaten Rote Ndao, Fatumnasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Wolwal di Kabupaten Alor, Koanara di Kabupaten Ende, Praimadita di Kabupaten Sumba Timur, dan kawasan Lamalera di Kabupaten Lembata.

Wayan mengatakan, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran sekitar Rp8,7 miliar untuk pengembangan tujuh kawasan wisata tersebut, masing-masing sekitar senilai Rp1,2 miliar lebih.

Setiap kawasan wisata itu, lanjutnya, akan dibangun sejumlah fasilitas pendukung seperti penginapan, restoran, lopo-lopo, yang dikerjakan sendiri pemerintah desa dan kelompok masyarakat setempat.

Baca juga: Dinas Pariwisata-LSM atasi pungli pada sejumlah objek wisata di SBD

"Jadi kami lakukan dengan pendekatan swakelola tipe 3 dengan kemitraan antara Dinas Paragraf dengan kelompok masyarakat dan pemerintah desa sehingga mempercepat pekerjaan sekaligus menghadirkan lapangan pekerjaan," katanya.

Ia menambahkan, "Sedangkan pengawasan kegiatan pembangunan dilakukan konsultan pengawas dengan acuan kerja dari hasil perancangan konsultan perencana."

Wayan mengatakan, kemitraan yang dibangun ini merupakan strategi yang tidak biasa mengingat umumnya proyek pembangunan pemerintah dikerjakan melalaui pihak ketiga atau kontraktor.

Namun, lanjutnya, upaya ini sesuai dengan semangat yang terus digabungkan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat bahwa masyarakat juga harus bergerak dalam mewujudkan NTT bangkit dan sejahtera.

"Sehingga tidak hanya pemerintah atau pihak ketiga saja yang bergerak tapi melibatkan masyarakat sendiri karena potensi kerja yang paling besar justeru ada di masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Artikel - Labuan Bajo menuju gerbang wisata dunia
Baca juga: Rp8,7 miliar untuk kembangkan tujuh kawasan wisata di NTT