Kupang (ANTARA) - Sekitar bulan Juli 2019 lalu, pengusaha makanan dan minuman (mamin) Indonesia terancam kesulitan mendapatkan bahan baku garam, sehingga mendesak pemerintah untuk segera mengimpor garam sebanyak 250.000 ton untuk menutupi kekurangan yang dibutuhkan oleh industri tersebut dari total kebutuhan 550.000 ton.
Menurut Ketua Gabungan Pengusaha Mamin Indonesia Adhi S Lukman, kebutuhan garam untuk industri yang dipimpinnya sebanyak 550.000 ton per tahun, namun untuk tahun ini pihaknya sudah mendapat slot impor dari pemerintah sebanyak 300.000 ton garam.
Namun, stok garam tersebut sudah mendekati habis, sehingga pihaknya memandang penting untuk mendesak pemerintah segera melakukan impor garam sebanyak 250.000 ton untuk memenuhi kebutuhan industri makan dan minum di Indonesia.
Kementerian Perindustrian mencatat total realisasi impor garam yang sudah masuk ke Indonesia pada semester I tahun 2019 sudah mencapai 1,2 juta ton, atau setara dengan 40 persen dari total kuota impor garam pada tahun ini, sebanyak 2,7 juta ton.Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Fridy Juwono memperkirakan pada semester II-2019, impor garam bisa meningkat menjadi 2,2 juta hingga 2,3 juta ton menyusul adanya kebutuhan industri, seperti pemutihan kertas, dan lain-lain.
Sementara produksi garam di dalam negeri Indonesia saat ini baru berada pada kisaran 2,7 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 360.000 ton diproduksi oleh PT Garam, dan sisanya diproduksi petani garam rakyat. Namun, produksi garam tersebut belum mampu menutupi kebutuhan garam nasional sebanyak 4,7 juta ton dalam tahun ini.
Pada tahun 2018, misalnya, industri malah mendominasi serapan garam petani hingga lebih dari 2 juta ton. Direktur Operasional PT Garam Hartono juga mengakui bahwa perusahaannya juga melakukan penyerapan garam rakyat sebanyak 4.000 ton, dengan harga Rp1,05 juta per ton.
Menurut Hartono keterbatasan dana membuat perusahaannya menurunkan harga dan jumlah serapan garam rakyat. Jumlah dana yang dikeluarkan PT Garam sudah mencapai Rp176 miliar dari total dana Rp204 miliar dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dialokasikan untuk penyerapan garam rakyat.
Dia mengaku belum bisa memastikan jumlah garam rakyat yang bisa terserap dengan dana Rp28 miliar karena kemungkinan akan ada perubahan harga. "Pasti ada perubahan harga. Kami masih menunggu kalau HPP (Harga Pokok Penjualan) dari pemerintah keluar, kami akan menyerapnya dengan mengikuti mekanisme pasar," ucap Hartono.
Pemerintahan Presiden Jokowi telah menetapkan kuota impor garam tahun 2019 menjadi 2,7 juta ton, karena alokasi impor garam tahun ini dilaporkan turun dari alokasi tahun 2018 sebanyak 3,7 juta ton. "Turunnya alokasi impor garam tahun ini, karena realisasi impor garam tahun lalu hanya 2,8 juta ton, padahal stok garam nasional masih tercatat sekitar 1,3 juta ton," kata Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi.
Pada tahun 2018, produksi garam nasional sebanyak 2,7 juta ton, sedang realisasi impor garam sebanyak 2,8 juta ton. "Kami akan terus melakukan review agar kuota garam tetap terjaga. Mekanisme review ini dengan melihat pada historical tahun lalu ketika kita tetapkan izin impor 3,6 juta ton, ternyata realisasinya hanya 2,8 juta ton," katanya.
Teknologi geomembrane
Demi mencapai prognosis tersebut Kementerian Perindustrian akhirnya harus menjalankan program khusus, yakni dengan melakukan intensifikasi terhadap lahan yang tersedia serta ekstensifikasi lahan yang belum dimanfaatkan untuk pembangunan industri garam.
Kepala Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Kementerian Perindustrian Sudarto berpendapat kebutuhan garam industri pada tahun depan (2020) mengalami pertumbuhan sebesar 5 persen terhadap realisasi permintaan tahun ini. Sementara perkembangan kebutuhan garam konsumsi tergantung kepada laju pertumbuhan penduduk dengan asumsi per orang menyerap 3 kilogram garam dalam setahun.
Dengan mencermati fenomena tersebut maka setiap tahun dibutuhkan peningkatan industri garam sebesar 50.000 ton, agar impor harus bisa disubtitusi oleh produksi dari sentra-sentra garam lokal, untuk mengimbangi permintaan garam industri nasional dalam mendukung kegiatan proses produksi di industrinya masing-masing.
Ketergantungan impor garam terparah dialami oleh garam industri karena spesifikasi yang dibutuhkan belum bisa dipenuhi oleh sentra-sentra produksi di dalam negeri. "Artinya, swasembada garam yang harus kita capai adalah swasembada garam industri dan konsumsi, bukan hanya swasembada garam untuk bahan baku industri," ucap Sudarto.
Dari perkirakaan produksi garam domestik sebanyak 2,5 juta ton, Sudarto tak yakin bisa tercapai, karena angka realistis yang bisa dipenuhi pada tahun ini berada pada kisaran 1,4 juta ton. Jumlah ini diperkirakan bakal bertambah jika program intensifikasi dan ekstensifikasi dapat berjalan efektif.
Ia optimistis program insentifikasi bisa tercapai dan berjalan efektif, karena ada teknologi baru yang akan diterapkan dalam proses insentifikasi lahan pertanian, yakni geomembrane di meja kristalisasi, yang mampu meningkatkan produktivitas garam domestik pada kisaran antara 50 - 100 persen. Artinya, lahan produksi yang semula cuma menghasilkan 60 – 70 ton per hektare pada setiap musim panen, dapat meningkat menjadi jadi 90 – 100 ton.
Teknologi tersebut juga bisa menekan ketergantungan terhadap impor, sedangkan pengembangannya butuh waktu sekitar tiga tahun. Dengan asumsi diterapkan mulai 2016, maka pada 2019 industri garam lokal bisa mensubtitusi impor garam industri sejumlah 1,5 juta ton per tahun.
Metode geomembrane ini ditargetkan menyentuh sedikitnya 3.000 petani garam yang berada pada lahan pengolahan garam seluas sekitar 20.000 hektare di berbagai wilayah di Tanah Air. Selain masuk dalam program intensifikasi lahan, metode ini perlu diterapkan pula untuk lahan baru, seperti yang sedang dikembangkan dan diusahakan di NTT saat ini.
Jika usaha tambak garam di NTT mendapat sentuhan teknologi geomembrana maka diasumsi akan mendapat tambahan produksi nasional antara 30-50 persen, dengan areal pengembangan yang dituju adalah wilayah di sekitar Teluk Kupang dan Nunkurus di Kabupaten Kupang, Ende, dan Nagekeo dengan total lahan prospektif mencapai 11.430 hektare.
Desa Nunkurus
Luas tersebut berasal dari area di Kapupaten Kupang (Teluk Kupang dan Nunkurus) 7.700 hektare, Kabupaten Nagekeo (Mbay dua) 2.490 hektare, dan Kabupaten Ende 1.240 hektare. Wilayah potensial ini mendapat dukungan iklim setempat dengan musim kering selama delapan bulan, sedang di Jawa hanya 4,5 bulan.
Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat mengaku optimistis bisa membantu mengurangi defisit neraca perdagangan nasional dengan meningkatkan produksi komoditi garam yang sedang dikembangkan di berbagai tempat di wilayah ini.
"Defisit neraca perdagangan Indonesia cukup lumayan, kami siap membantu mengurangi defisit lewat peningkatan produksi garam. Kami targetkan NTT mampu memproduksi 1,5 juta metrik ton untuk kebutuhan nasional paling lambat hingga tahun 2025," ujarnya.
PT Garam (Persero) yang mengelola ladang garam di Desa Bipolo, Kabupaten Kupang menargetkan akan memproduksi sebanyak 1.000 ton garam dalam tahun ini dari luas areal tambak garam sekitar 304 hektare yang merupakan lahan masyarakat.
Direktur Utama PT Garam Budi Sasongko mengatakan bahwa usaha ladang garam di Desa Bipolo itu baru berjalan sekitar 3 tahun lalu, dan membutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk melakukan produksi secara maksimal.
Sementara luas tambak garam di Desa Nunkurus, Kabupaten Kupang yang dikelola PT Timor Livestock Lestari hanya 11 hektare dari total areal potensial seluas 600 hektare. Dari 11 hektare lahan tersebut, dapat menghasilkan 350 ton per hektare yang dapat dipanen tiga kali dalam setahun.
Dari 600 hektare luas tambak garam potensial tersebut jika dimanfaatkan seluruhnya secara optimal maka dapat menghasilkan 73.000 ton setiap kali panen. Usaha tambak garam di Desa Nunkurus dengan tingkat kualitas tak jauh beda dengan garam produks Australia itu, tampaknya membuat Presiden Joko Widodo tergoda untuk melakukan panen perdana pada Rabu (21/8) siang.
Di wilayah Kabupaten Kupang sendiri, ada sekitar lima sampai enam lokasi tambak garam yang luasnya di atas 500 hektare. Belum lagi di daratan Pulau Flores, Sabu Raijua, dan Kabupaten Malaka. Jika semua potensi tambak garam ini dapat dimanfaatkan secara optimal maka upaya Indonesia untuk menjadikan negeri ini sebagai produsen garam, bukanlah sesuatu yang mustahil.
