"Sampai akhir Desember 2019 transaksi keuangan baik pengeluaran maupun pemasukan secara nontunai memang masih rendah, hanya tujuh persen," kata Kepala BI Perwakilan NTT I Nyoman Ariawan Atmaja di Kupang, NTT, Kamis (16/1).
BI menghitung tingkat transaksi keuangan nontunai di beberapa titik pemasukan maupun pengeluaran.
Ariawan mengatakan usaha perhotelan dan restoran di Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi, belum banyak yang bertransaksi secara nontunai.
Baca juga: BI Luncurkan Kawasan Nontunai
Baca juga: Penerapan Pembayaran Nontunai Tunggu Peralatan
"Di Kota Kupang mungkin baru satu usaha restoran yang melakukan transaksi nontunai, dan ini yang perlu terus kami dorong ke depan," katanya.
Dia mengatakan saat ini pihaknya telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Kupang untuk mempercepat transaksi keuangan secara elektronik, karena lebih terjamin transparansinya.
Selain itu, lanjut dia, penerapan sistem keuangan elektronik di beberapa daerah terbukti bisa menambah pendapatan asli daerah mencapai lebih dari 100 persen.
"Karena itu, terus kami dorong. Jadi, untuk NTT kami mulai di Kota Kupang dan kalau berhasil akan diduplikasikan ke kota dan kabupaten lain," katanya.
