Kupang (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat transaksi nontunai yang dilakukan kementerian atau lembaga yang ada di Nusa Tenggara Timur(NTT) mencapai Rp1,85 miliar per Februari 2023.
"Transaksi nontunai atau melalui kartu kredit pemerintah sampai dengan Februari 2023 mencapai Rp1,85 miliar atau tumbuh sebesar 106,29 persen," kata Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi NTT Kemenkeu Catur Ariyanto Widodo dalam keterangan yang diterima di Kupang, Kamis, (23/3/2023).
Ia mengemukakan hal itu berkaitan dengan progres transaksi uang persediaan nontunai (cashless) melalui kartu kredit pemerintah di NTT pada 2023.
Nilai transaksi nontunai kementerian atau lembaga di NTT meningkat dari sebelumnya pada Januari 2023 senilai Rp322 juta.
Catur menjelaskan, transaksi nontunai digunakan untuk sewa kendaraan, alat tulis kantor, pemeliharaan, tiket, jamuan, penginapan.
Transaksi pemerintah secara nontunai ini menjadikan belanja lebih efisien karena mengurangi biaya transaksi.
Selain itu, mendorong akuntabilitas karena setiap jejak digital dari transaksi nontunai dapat diverifikasi oleh pemeriksa.
Catur mendorong agar transaksi nontunai terus bertumbuh karena dapat juga berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Pihaknya mencatat sepanjang 2022 lalu, nilai transaksi nontunai kementerian atau lembaga di NTT yang tertinggi terdapat di bulan November mencapai sebesar Rp2,1 miliar.
"Transaksi nontunai yang lebih intensif membuat perekonomian juga cepat maju dan aktivitas ekonomi juga bisa lebih meningkat," katanya.
Baca juga: Kemenkeu salurkan anggaran Dana Desa 2023 bagi 525 desa di NTT
Baca juga: Kemenkeu catat 2.027 debitur di NTT akses kredit Ultra Mikro
