Kupang (ANTARA) - Pengamat segi tiga (Segi3) Indonesia-Timor Leste-Australia (S3-ITLA), Florencio Mario Vieira mengatakan, pengunduran diri Perdana Menteri Timor Leste Taur Matan Ruak merupakan konsekuensi politik dari sebuah pemerintahan dengan sistem parlementer.
"Koalisi Aliansi Perubahan untuk Kemajuan (AMP) bubar sehingga PM Taur Matan Ruak juga mundur adalah konsekuensi politik dari sistem pemerintahan parlementer," kata Mario Vieira kepada Antara di Kupang, Rabu (26/2).
Mario Viera yang juga adalah WNI asal Timor Leste itu mengemukakan pandangannya, berkaitan dengan pengunduran diri PM Timor Leste, Taur Matan Ruak.
Perdana Menteri Timor Leste Taur Matan Ruak dilaporkan mengajukan pengunduran diri ke Presiden Francisco Guterres setelah partai koalisi yang mendukungnya di parlemen, AMP bubar.
Satu tahun setelahnya, ia terpilih menjadi Perdana Menteri ke-7 di bawah kepemimpinan Presiden Francisco “Lu Olo” Guterres pada 2018.
Saat mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri Timor Leste, Taur Matan Ruak tergabung dalam koalisi Aliansi Perubahan untuk Kemajuan (AMP), yang menguasai lebih dari setengah suara legislatif di parlemen.
Koalisi itu, di antaranya terdiri dari Partai Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor (CNRT) dan Partai Pembebasan Rakyat (PLP).
Mario menambahkan, pembentukan koalisi baru oleh Xanana Gusmao yang mayoritas akan memimpin parlemen, tidak mengakomodasi Partai Pembebasan Rakyat (PLP) pimpinan Taur Matan Ruak.
"Jadi Taur Matan Ruak pahami itu, dan memilih mundur adalah sebuah keniscayaan agar koalisi baru dapat menunjuk PM baru sehingga kabinet baru segera terbentuk lalu roda pemerintahan berjalan kembali, dan yang terpenting semua sesuai proses dengan konstitusi," tuturnya.
Dia memprediksi, ada masalah penting yang akan dihadapi oleh kabinet baru, karena adanya tarik menarik dalam penentuan kabinet.
Menurut dia, belajar dari pemerintahan sebelumnya bahwa sembilan menteri yang diajukan oleh Koalisi AMP pimpinan Taun Matan Ruak ditolak oleh Prediden RDTL sehingga tidak dilantik.
"Dengarnya sembilan calon menteri tersebut yang diajukan merupakan usulan CNRT. Presiden RDTL menolak karena diduga bermasalah dengan korupsi," ujarnya.
Karena itu, jika sembilan orang tersebut diajukan kembali lalu tetap ditolak oleh Presiden RDTL, maka kemungkinan pemerintah bisa kembali stagnan, kata Alumni John Hienz III, School of Public Policy and Management, Carnegie Mellon University, PA, AS ini.
