Kupang (ANTARA) - Pengamat ekonomi dari Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang, Dr Frits Fanggidae, mengatakan bahwa program padat karya yang digulirkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk penanganan dampak COVID-19 bukan pemberdayaan ekonomi.
"Padat karya itu bukan pemberdayaan ekonomi melainkan bagian dari jaring pengaman sosial. Orang disuruh kerja apa saja asalkan ada pendapatan, itu padat karya," katanya dalam keterangan yang diterima di Kupang, Jumat, (12/6).
Baca juga: Pengamat dorong pemberdayaan ekonomi untuk atasi krisis permintaan
Ia mengatakan hal itu menanggapi program pemberdayaan ekonomi yang disiapkan Pemerintah Provinsi NTT untuk penanganan dampak COVID-19 melalui padat karya.
Untuk pelaksanaan program tersebut, pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran senilai Rp605 miliar bagi program pemberdayaan ekonomi yang dimaksud.
Frits Fanggidae mengatakan, pemberdayaan ekonomi berkaitan dengan kegiatan produktif untuk menciptakan nilai tambah.
"Di situlah perbedaan antara jaring pengaman sosial dengan pemberdayaan ekonomi," katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, program pemberdayaan ekonomi dengan nilai alokasi anggaran lebih dari Rp600 miliar itu perlu diarahkan untuk meningkatkan permintaan masyarakat karena krisis ekonomi yang dihadapi saat ini merupakan krisis permintaan.
Artinya masyarakat yang kehilangan pendapatan atau pekerjaan mestinya menjadi sasaran pemberdayaan ekonomi sehingga mereka kembali memiliki pendapatan yang bisa dibelanjakan sehingga menimbulkan dampak ganda.
Baca juga: Pengamat: Pelaku ekonomi hadapi tiga masalah akibat COVID-19
Baca juga: Pengamat khawatir kalau ekonomi NTT akan memburuk
"Efek ganda ini lah yang bisa meningkatkan permintaan sehingga ekonomi bisa berangsur pulih kembali," katanya.
