"Karena hanya dengan penambahan PAD maka pemerintah bisa melaksanakan seluruh program pembangunan yang sudah dijanjikan kepada masyarakat saat kampanye," kata Jonas yang baru mengakhiri masa jabatannya sebagai Wali Kota Kupang pada 1 Agustus 2017 di Kupang, Selasa.
Jonas mengatakan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Kupang, ia akan terus mendorong fraksinya di DPRD Kota agar bisa mendorong pemerintahan baru yang akan dilantik pada 22 Agustus 2017 untuk terus meningkatkan PAD dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada.
Dia menyebut, pada saat menerima jabatan sebagai Wali Kota Kupang pada 2012 silam, PAD Kota Kupang saat itu berada di angka Rp51 miliar. Namun dalam perjalanan dengan memanfaatkan sejumlah potensi yang ada, PAD Kota Kupang terus bertambah hingga mencapai Rp175 miliar di penghujung masa jabatannya.
Ia mengatakan dengan terus meningkatnya PAD maka semua program prorakyat yang ada dan sudah ditetapkan dalam RPJMD bisa dilaksanakan untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Jonas Salean, Selasa (1/8), menyerahkan tugas dan tanggungjawabnya kepada Sekretaris Daerah Kota Kupang Bernadus Benu sebagai Pelaksana Harian Wali Kota Kupang, hingga pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota definitif 2017-2022 hasil Pilkada serentak 15 Februari 2017 atas nama Jefry Riwu Kore-Hermanus Man.
Ia mengatakan program prorakyat seperti pemberian beras sejahtera (rastra) secara gratis kepada 15.000 lebih kepala keluarga (KK) penerima manfaat berbasis nasional dan daerah, perlu terus dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru.
Di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, ada program penyaluran dana pemberdayaan ekonomi senilai Rp1 miliar untuk setiap kelurahan yang sudah merangkum hampir 11.000 pemilik usaha kecil menengah di 51 kelurahan dan enam kecamatan daerah ini.
Bidang kesehatan ada Brigade Kupang Sehat (BKS) yang melakukan layanan emergensi bergerak ke rumah warga dengan peralatan dan tim dokter beserta paramedisnya dengan layanan 24 jam secara gratis, serta layanan KTP Sehat gratis.
Di bidang pendidikan ada bantuan dana pendidikan bagi mahasiswa keluarga miskin untuk melanjutkan studinya selama empat tahun dengan setiap tahunya diberikan dana senilai Rp2.500.000 per orang.
"Serta ada sejumlah bantuan sosial lainnya seperti dana duka bagi warga miskin senilai Rp3 juta, dana rumah layak huni Rp25 juta per unit rumah dan bantuan lainnya. Kami sangat berharap bisa dilanjut oleh wali kota yang akan datang," kata Jonas.
Menurut dia, esensi berpemerintahan adalah pemenuhan kebutuhan warga dalam rangka pencapaian kesejahteraannya. Oleh karena itu seyogyanya setiap pemimpin harus bisa mengimplementasikannya melalui seluruh program prorakyatnya.
"Bahwa saat pilkada kita berbeda tetapi ketika terpilih maka hanya satu pilihan yaitu bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, ada program penyaluran dana pemberdayaan ekonomi senilai Rp1 miliar untuk setiap kelurahan yang sudah merangkum hampir 11.000 pemilik usaha kecil menengah di 51 kelurahan dan enam kecamatan daerah ini.
Bidang kesehatan ada Brigade Kupang Sehat (BKS) yang melakukan layanan emergensi bergerak ke rumah warga dengan peralatan dan tim dokter beserta paramedisnya dengan layanan 24 jam secara gratis, serta layanan KTP Sehat gratis.
Di bidang pendidikan ada bantuan dana pendidikan bagi mahasiswa keluarga miskin untuk melanjutkan studinya selama empat tahun dengan setiap tahunya diberikan dana senilai Rp2.500.000 per orang.
"Serta ada sejumlah bantuan sosial lainnya seperti dana duka bagi warga miskin senilai Rp3 juta, dana rumah layak huni Rp25 juta per unit rumah dan bantuan lainnya. Kami sangat berharap bisa dilanjut oleh wali kota yang akan datang," kata Jonas.
Menurut dia, esensi berpemerintahan adalah pemenuhan kebutuhan warga dalam rangka pencapaian kesejahteraannya. Oleh karena itu seyogyanya setiap pemimpin harus bisa mengimplementasikannya melalui seluruh program prorakyatnya.
"Bahwa saat pilkada kita berbeda tetapi ketika terpilih maka hanya satu pilihan yaitu bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Tidak ada rasionalisasi
Di bagian lain arahannya, Jonas juga mengharapkan pemerintah mendatang tidak akan merasionalisasi pegawai tidak tetap (PTT) di lingkup pemerintah Kota Kupang.
Sepanjang lima tahun kebijakan menerima PTT di lingkup Pemerintah Kota Kupang dilakukan dengan alasan yang kuat, bukan sekadar menambah pegawai dan membebani keuangan derah, tetapi untuk mendukung percepatan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam perjalanan kepemimpinannya selama lima tahun itu Jonas mengatakan ada banyak pegawai yang purna tugas tetapi tidak diimbangi dengan penambahan personel aparatur sipil negara yang bisa mengisi kekosongan tersebut.
"Secara nasional tidak ada penambahan atau penerimaan ASN selama lima tahun. Karena itu kami ambil kebijakan untuk tambah personel melalui PTT," katanya.
Melalui Fraksi Golkar di DPRD Kota Kupang,Jonas akan melakukan perlawanan bila ada rencana rasionalisasi.
"Kami Fraksi Golkar akan berada di depan melawan kebijakan rasionalisasi PTT itu," katanya.
Dalam konteks lainnya, Ketua DPD Golkar Kota Kupang itu menegaskan akan mendukung setiap kebijakan dan program yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Tetapi jika sebaliknya ada kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, maka akan dilawan.
Jonas berharap semua program prorakyat yang sudah dilakukan selama lima tahun kepada masyarakat agar terus dilakukan.
Kepada PTT yang ada dia mengimbau agar melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan menaati aturan yang ada. Dengan demikian akan menjadi dasar bagi Fraksi Golkar untuk mempertahankan nasib PTT itu.
"Kalau sebaliknya kerja malas-malas maka akan sulit," katanya.
Untuk ASN lainnya diminta untuk bekerja sesuai aturan yang ada dan tidak perlu khawatir dengan pengalihan kepemimpinan ini.
Pergantian kepemimpinan adalah hal biasa. Karena itu menjadi kewenangan dan perintah undang-undang. "Jadi tak perlu khawatir diganti atau dimutasi," katanya.
Jonas juga menyampaikan permohonan maaf atas semua kekurangan yang sudah dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. "Saya masih manusia. Tolong saya damaafkan," kata Jonas Salean.***2***
Sepanjang lima tahun kebijakan menerima PTT di lingkup Pemerintah Kota Kupang dilakukan dengan alasan yang kuat, bukan sekadar menambah pegawai dan membebani keuangan derah, tetapi untuk mendukung percepatan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam perjalanan kepemimpinannya selama lima tahun itu Jonas mengatakan ada banyak pegawai yang purna tugas tetapi tidak diimbangi dengan penambahan personel aparatur sipil negara yang bisa mengisi kekosongan tersebut.
"Secara nasional tidak ada penambahan atau penerimaan ASN selama lima tahun. Karena itu kami ambil kebijakan untuk tambah personel melalui PTT," katanya.
Melalui Fraksi Golkar di DPRD Kota Kupang,Jonas akan melakukan perlawanan bila ada rencana rasionalisasi.
"Kami Fraksi Golkar akan berada di depan melawan kebijakan rasionalisasi PTT itu," katanya.
Dalam konteks lainnya, Ketua DPD Golkar Kota Kupang itu menegaskan akan mendukung setiap kebijakan dan program yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Tetapi jika sebaliknya ada kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, maka akan dilawan.
Jonas berharap semua program prorakyat yang sudah dilakukan selama lima tahun kepada masyarakat agar terus dilakukan.
Kepada PTT yang ada dia mengimbau agar melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan menaati aturan yang ada. Dengan demikian akan menjadi dasar bagi Fraksi Golkar untuk mempertahankan nasib PTT itu.
"Kalau sebaliknya kerja malas-malas maka akan sulit," katanya.
Untuk ASN lainnya diminta untuk bekerja sesuai aturan yang ada dan tidak perlu khawatir dengan pengalihan kepemimpinan ini.
Pergantian kepemimpinan adalah hal biasa. Karena itu menjadi kewenangan dan perintah undang-undang. "Jadi tak perlu khawatir diganti atau dimutasi," katanya.
Jonas juga menyampaikan permohonan maaf atas semua kekurangan yang sudah dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. "Saya masih manusia. Tolong saya damaafkan," kata Jonas Salean.***2***
