Kupang (Antara NTT) - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Yohana Lisapaly mengatakan kompetensi guru di provinsi itu masih rendah yang berdampak pada rendahnya mutu pendidikan yang masih berada di bawah rata-rata nasional.
"Berdasarkan evaluasi dari pemerintah pusat untuk NTT terkait uji kompetensi guru kita masih di bawah rata-rata nasional sehingga mutu kita masih jauh dari harapan," katanya dalam rapat bersama komisi gabungan DPRD NTT di Kupang, Selasa.
Lisapaly menjelaskan penilaian mutu pendidikan itu dilihat dari dua aspek yaitu profesionalisme dan pedagogik yang seyogyanya menjadi bagian dari empat aspek uji kompetensi guru selain perilaku dan sosial.
Menurutnya, penataan aspek pendidikan di daerah itu tidak hanya terkait jumlah sumber daya manusia dan saran prasarana namun terkait mutu pendidikan.
"Sementara kalau kita melihat mutu berarti berkaitan dengan kurikulum yang perannya ada di guru sehingga sangat bergantung pada mereka," katanya.
Ia mengaku untuk membenahi mutu pendidikan di Provinsi Selaksa Nusa itu sangat bergantung pada peran guru. "Tapi kalau kesejahteraan guru masih belum bisa kita imbangi maka ini menjadi persoalan," katanya.
Untuk itu, ia mengatakan pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya agar dari waktu ke waktu dapat meningkatkan kualitas guru, salah satu caranya dalam waktu dekat melakukan analisis kebutuhan guru (AKG) untuk memperbaiki kesejahteraan.
"AKG ini dibutuhkan sehingga nanti bisa kami serahkan dalam pembahasan anggaran perubahan mendatang untuk mendapat dukungan anggaran yang sesuai," katanya.
Selain itu, Dinas Pendidikan juga tengah memperjuangkan adanya formasi khusus karena sejak pengalihan wewenang, ada sebanyak 810 sekolah dari kabupaten menjadi urusan provinsi.
Jumlah itu masing-masing 507 Sekolah Menengah Atas (SMA), 271 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 32 pendidikan khusus melalui Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tersebar di 22 kabupaten/kota.
Sementara itu, tenaga pendidikan dan kependidikan yang berstatus PNS sebanyak 8.180 orang, tenaga kontrak yang diakomodir provinsi sebanyak 2.310, sementara guru yayasan sebanyak lebih dari 2.000 orang, dan komite lebih dari 8.000 orang.
"Nasib dan kesejahteraan semua guru-guru ini yang menjadi tugas besar untuk ditangani untuk itu dalam waktu dekat juga kami akan lakukan pemetaan terhadap guru-guru ini," katanya.
Untuk itu, Yohana juga meminta dukungan DPRD provinsi agar memperjuangkan penambahan Dana Alokasi Umum (DAU).
"Karena tidak mungkin kita mengakomodir semua tanpa ada penambahan DAU, karena memang pengalihan urusan tentang pembiayaan tidak sebanding dengan besaran urusan yang dialikan kepada pemerintah provinsi," katanya.
