Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo akan berkomunikasi dengan Ketua ASEAN Hassanal Bolkiah untuk membahas kemungkinan penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) guna menyelesaikan krisis di Myanmar.
"Saya akan segera melakukan pembicaraan dengan Sultan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN agar segera dimungkinkannya diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang membahas krisis di Myanmar," kata Presiden Jokowi dalam keterangannya dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, (19/3).
Presiden Jokowi juga mendesak agar dialog rekonsiliasi segera digelar guna memulihkan demokrasi, perdamaian, dan stabilitas di Myanmar.
"Keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama," kata Presiden Jokowi.
Pemerintah Indonesia mendesak untuk segera dihentikannya kekerasan di Myanmar, yang telah menyengsarakan banyak orang.
"Atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia saya menyampaikan dukacita dan simpati yang dalam kepada korban dan keluarga korban akibat penggunaan kekerasan di Myanmar," kata Presiden Jokowi.
Krisis tengah terjadi di Myanmar setelah angkatan bersenjata (Tatmadaw) melangsungkan kudeta pemerintahan sejak awal Februari 2021.
Tatmadaw menahan sejumlah pejabat pemerintahan sipil lain, seperti Presiden Myanmar Win Myint dan sejumlah tokoh senior partai berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Tatmadaw menyatakan kekuasaan pemerintah Myanmar telah diserahkan kepada Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.
Sejak saat itu, rentetan aksi demonstrasi massa yang menolak kudeta terus berlangsung di Myanmar, dan kerap berakhir pada aksi kekerasan oleh aparat yang menimbulkan korban dari masyarakat sipil.
Baca juga: Penyelidik HAM PBB serukan sanksi berat terhadap Junta Myanmar
Baca juga: Militer Myanmar gunakan taktik tempur lawan protes
Presiden Jokowi akan bicara dengan Ketua ASEAN usul pertemuan soal Myanmar
Atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia saya menyampaikan dukacita dan simpati yang dalam kepada korban dan keluarga korban akibat penggunaan kekerasan di Myanmar