Tambolaka (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk menurunkan biaya pokok produksi di tingkat petani untuk mewujudkan ketahanan pangan yang baik.
"Sangat diperlukan kebijakan yang tepat sasaran untuk menurunkan biaya pokok produksi di tingkat petani. Termasuk apa yang sudah dilakukan pemerintah melalui program food estate," katanya saat hadir melakukan panen perdana padi varietas nutri zinc di Desa Taba Tana, Weekelosawa, Kabupaten Sumba Barat Daya, Selasa (23/3), dalam rangkaian kunjungan kerja ke NTT.
LaNyalla hadir dilokasi panen padi bersama senator NTT Asyera RA Wundalero, senator Lampung Bustami Zainudin, serta Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya bersama forkopimda setempat.
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan ketahanan pangan merupakan isu strategis dunia. Badan pangan dunia FAO juga telah memberikan peringatan adanya potensi krisis pangan global sebagai dampak dari pandemi COVID-19.
Oleh karena itu, kata dia perlu adanya kebijakan nasional untuk memperkuat produksi pangan di tingkat petani dengan meringankan beban mereka terhadap biaya pokok produksi.
LaNyalla menyebutkan pemerintah di 2021 ini, telah menaikkan anggaran ketahanan pangan sebesar 30 persen menjadi Rp104 triliun atau naik dibandingkan pada 2020 sebesar Rp80 triliun.
Peningkatan anggaran ini juga diharapkan dapat digunakan secara optimal untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat di antaranya dengan membantu meringankan biaya pokok produksi di tingka petani.
"Karena hasil akhir yang ingin dituju adalah ketercukupan cadangan pangan atau ketahanan pangan sehingga para petani adalah garda terdepan mewujudkan ketahanan pangan yang kuat," katanya.
Baca juga: Ketua DPD RI sebut impor beras bukan solusi di tengah panen petani daerah
