Kupang (Antaranews NTT) - Kepala Dinas Pekerajaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Andre W Koreh mengatakan rencana pembangunan dua bendungan di provinsi setempat masih tertunda akibat kondisi lahan yang masih dipersoalkan.
"Dari tujuh bendungan yang sudah dialokasikan pemerintah pusat untuk NTT, ada dua di antaranya, yakni Bendungan Kolhua di Kota Kupang dan Lambo di Kabupaten Nagekeo masih terkendala persoalan lahan," kata Andre W Koreh di Kupang, Senin.
Tujuh bendungan yang sudah dialokasikan untuk NTT, diantaranya, Kolhua di Kota Kupang, Manikin dan Raknamo di Kabupaten Kupang, Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Rotiklot di Kabupaten Belu, Napunggete di Kabupaten Sikka, dan Lambo di Kabupaten Nagekeo.
Bendungan Kolhua, katanya, merupakan yang pertama dialokasikan namun hingga saat ini belum bisa direalisasi karena masalah lahan yang belum diselesaikan.
"Masih ada penolakan-penolakan dari masyarakat akibat lahan ini," katanya. Demikian pula dengan lahan untuk Bendungan Lambo di Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores yang belum dibangun meskipun anggarannya sudah disiapkan.
Menurutnya, kesiapaan lahan masih menjadi kendala utama pembanguan bendungan yang membuat NTT masih tertinggal dengan daerah seperti Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Ia menjelaskan, sejak tahun 1998, NTT mulai membangun Bendungan Tilong di Kabupaten Kupang dengan kapasitas 19 juta kubik air bersamaan juga dengan pembangunan bendungan di NTB.
Namun, lanjuntya, hingga saat ini NTB sudah memiliki sekitar 18 bendungan sementara NTT baru miliki satu bendungan.
"Artinya kendala lahan ini membuat kita bisa teritnggal meskipun bertahap akan ditambah dengan Bendungan Raknamo yang sudah diresmikan, kemudian Bendungan Rotiklot dan Napunggete yang masih dalam proses pembangunan," katanya.
Untuk itu, Andre beraharap dukungan penuh dari pemerintah daerah yang masih tersandung masalah lahan agar secepatnya diselesaikan.
"Karena alokasi anggarannya sudah ada, tinggal daerah siapkan lahan agar mulai dibangun sehingga bisa menjawab kebutuhan air baku maupun irigasi masyarakat kita di daerah ini," katanya.
Peran pemerintah daerah untuk mempersiapkan lahan tersebut juga dikemukakan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya untuk meresmikan Bendungan Rakanmo di Kabupaten Kupang beberapa waktu lalu.
"Pemerintah daerah baik kabupaten kota maupun priovnisi itu sangat penting perannya terutama dalam pembebasan lahan agar sebuah proyek infrastruktur bisa masuk dan dimulai kontrsuksinya," kata Joko Wiodod di Bendungan Raknamo, Selasa (9/1).
Kalau pemerintah daerah tidak ikut mati-matian untuk pembebasan lahan maka pembangunan infrastruktur akan terus diundur, kata orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan.
