Buruh pelabuhan di NTT perlu ditata

id DPR

Buruh pelabuhan di NTT perlu ditata

Ketua Komisi V DPR RI Fahry Djemi Francis

Aktivitas buruh di semua pelabuhan penumpang di Nusa Tenggara Timur perlu ditata kembali karena sudah meresahkan masyarakat di provinsi berbasiskan kepulauan itu.
Kupang (AntaraNews NTT) - Ketua Komisi V DPR RI Fahry Djemi Francis mengatakan aktivitas buruh di semua pelabuhan penumpang di Nusa Tenggara Timur perlu ditata kembali karena sudah meresahkan masyarakat di provinsi berbasiskan kepulauan itu. 

"Aktivitas buruh pelabuhan atau tenaga kerja bongkar muat di NTT perlu ditata kembali, laporan yang kami terima dari masyarakat bahwa aktivitas mereka sering meresahkan," kata Fahry Djemi Francis saat dihubungi Antara dari Kupang, Kamis. 

Wakil rakyat dari daerah pemilihan NTT itu mengatakan, keluhan masyarakat itu terutama terkait tarif jasa buruh yang sering dimainkan dengan harga yang memberatkan masyarakat pengguna jasa.

Politisi dari Partai Gerindra itu mengatakan, masyarakat sebagai pengguna jasa mengeluhkan harga tarif yang berubah-ubah karena belum ada aturan yang diterapkan secara tegas untuk penetapan tarif jasa buruh. 

"Kadang-kadang para buruh seenaknya saja menentukan harga yang memberatkan masyarakat. Selain itu, mengangkut barang penumpang tanpa sepengetahuan pemiliknya," katanya. 

Untuk itu, Fahry meminta otoritas yang memayungi para buruh maupun pengelola pelabuhan penumpang menata kembali kegiatan para buruh termasuk menerapkan harga yang jelas untuk penggunaan jasanya. 

"Harus ada aturan seperti yang diberlakukan di bandara, barang sekian berapa harganya, harus pasti dan itu diumumkan sehingga para buruh dan masyarakat tahu," katanya. 

Selain itu, menurutnya, pemerintah melalui instansi terkai meski menjamin keamanan lalu-lalang penumpang di pelabuhan sehingga masyarakat tidak merasa resah setiap kali memanfaatkan moda transportasi laut. 

Menurut Fahry, pelabuhan merupakan puntu masuk setiap daerah apalagi di NTT sebagai provinsi yang bercirikan kepulauan, sehingga pelayanananya meski dipastikan dapat berjalan aman dan nyaman. 

Tidak hanya untuk kebutuhan masyarakat setempat, lanjutnya, namun juga untuk mendukung sektor pariwisata yang sementara dibangun pemerintah di provinsi itu. 

"Pelabuhan itu pintu masuk, dan merupakan bagian dari wajah setiap wilayah, sehingga kalau orang-orang dari luar datang dan langsung merasa tidak nyaman, maka upaya untuk mendongkrak arus wisatawan tidak akan berjalan maksimal," katanya.