Kupang (ANTARA) - Pememerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendorong percepatan akses keuangan di tengah pandemi COVID-19, sekaligus bagian dari program pemulihan ekonomi akibat pandemi dan siklon seroja.
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTT Lery Rupidara dalam jumpa pers dengan wartawan di Bank NTT di Kupang, Selasa, (25/8) mengatakan bahwaTPAKD menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong akses keuangan yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi.
"Pengukuhan TPAKD ini baru akan dilakukan pada pekan ini yang akan dikukuhkan langsung oleh Gubernur NTT di Pulau Semau pada Jumat (27/8).
Rupidara mengatakan bahwa beberapa kegiatan pendukung seperti, penyerahan bantuan kepada masyarakat, kemudian literasi keuangan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 saat ini sedang berjalan dengan penerapan protokol kesehatan yang kuat.
Lebih lanjut kata dia, walaupun pelaksanaan kegiatan ini berjalan di tengah pandemi COVID-19 namun kegiatan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di NTT agar tetap berjalan.
Rupidara juga menambahkan bahwa berdasarkan laporan dari BPS, angka kemiskinan NTT misalnya per Maret 2021 turun 0,22 persen menjadi 20,99 persen dari posisi September 2020 sebesar 21,21 persen.
"Selain itu, ekonomi bertumbuh menjadi 4,22 persen pada triwulan II 2021 (year on year) dan 5,03 persen (q to q)," ujar dia.
Sementara itu, Direktur Utama Bank NTT Harry Alexander Riwu Kaho menyatakan bahwa alasan ditunjuknya pulau Semau menjadi lokasi pengukuhan TPAKD karena pulau tersebut memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang cukup besar seperti budidaya rumput laut, bawang merah, mangga, dan alpukat serta perairannya mulai dimanfaatkan untuk budidaya kerapu.
Baca juga: Realisasi penyaluran dana Desa di NTT mencapai 52 persen
"Walaupun memiliki potensi yang bagus untuk peningkatan ekonomi masyarakat, namun dari pengamatan kami masyarakat masih terkendala dengan berbagai hal," ujar dia.
Baca juga: Kemenkeu catat belanja pusat di NTT capai Rp6,2 triliun
Seperti sertifikasi lahan garapan. Oleh karena itu Bank NTT ujar Axel akan berkoordinasi dengan badan pertanahan agar garapan lahan petani dapat disertifikasi.
