Gubernur: Kantor Perijinan tak boleh persulit investor

id Transmart

Gubernur: Kantor Perijinan tak boleh persulit investor

.Gubernur NTT Frans Lebu Raya (tengah) saat menandatangi prasasrti peresmian pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour di Kupang. (Foto Antara/Kornelis Kaha)

"Kemarin waktu peresmian Transmart Kupang saya dengar kalau saat hendak membangun pusat perbelanjaan ini beberapa kendala dihadapi seperti masalah perijinan yang berbelit-belit," kata Gubernur Frans Lebu Raya.
Kupang (AntaraNews NTT) - Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya meminta instansi pemerintahan yang berkaitan dengan masalah perijinan tidak boleh mempersulit investor yang ingin berinvestasi di wilayah NTT.

"Kemarin waktu peresmian Transmart Kupang saya dengar kalau saat hendak membangun pusat perbelanjaan ini beberapa kendala dihadapi seperti masalah perijinan yang berbelit-belit. Oleh karena itu saya harapkan ini tidak terjadi lagi," katanya kepada wartawan di Kupang, Senin.

Hal ini disampaikannya menanggapi adanya keluhan dari beberapa investor yang menyatakan masih banyaknya masalah ijin yang terkadang dipersulit saat hendak membangun sebuah bangunan di NTT khususnya di Kota Kupang.

Gubernur dua periode itu mengatakan sejak tahun 2009 dirinya sudah membentuk kantor perijinan terpadu satu pintu dengan tujuan agar tak ada lagi masalah perijinan saat ada investor yang ingin berinvestasi.

"Namun ternyata walaupun hanya satu pintu, tetapi ada pihak-pihak tertentu yang masih membuat pintu-pintu lainnya, sehingga banyak investor yang mengeluh," ujarnya.

Gubernur Frans mengaku dalam setiap kegiatan di kantor perijinan terpadu satu pintu ia selalu memgingatkan bahwa kantor tersebut bukan tempat untuk mencari uang, begitu juga bukan tempat untuk meningkatkan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kantor perijinan terpadu satu pintu bertugas untuk memberikan pelayanan secepat-cepatnya semurah-murahnya kepada semua orang yang mau berusaha di daerah NTT," ujarnya.

Ia mengakui bahwa walaupun di tingkat provinsi prinsip tersebut selalu dijaga, namun masih ada yang mempersulit dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Politisi PDI Perjuangan tersebut juga mengatakan bahwa investasi di pulau Jawa tentu akan lebih murah dibandingkan dengan NTT yang nilainya bisa meningkat mencapai dua kali lipat.

Oleh karena itu jika memang lebih mahal seharusnya proses perijinanannya tidak dipersulit dan tidak dibuat mahal sehingga banyak investor yang mau berinvestasi di NTT.

"Saya harapkan hal ini tidak terjadi lagi. Kita akan pantau terus hal-hal semacam ini demi pembangunan NTT Yang lebih baik," tambahnya.