Puan Maharani minta Pemerintah lakukan mitigasi potensi bencana

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan berbagai langkah mitigasi potensi bencana hidrometereologi seperti banjir, angin puting beliung dan tanah longsor.

"Pemerintah agar menyiapkan langkah-langkah antisipasi bencana sedini mungkin untuk melindungi rakyat dari potensi bencana," kata Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (15/9).

Pernyataan itu disampaikan Puan terkait peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi terjadinya cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Indonesia berlaku sejak 14-20 September 2021.

Hasil analisa BMKG menyebutkan, cuaca ekstrem terjadi akibat mulai aktifnya sejumlah fenomena dinamika atmosfer yang melewati wilayah Indonesia seperti Madden Julian Oscillation (MJO), gelombang Rossby Ekuatorial, dan gelombang Kelvin. Fenomena-fenomena dinamika atmosfer tersebut mengindikasikan adanya potensi pertumbuhan awan hujan dalam skala yang luas.

Menyusul peringatan cuaca ekstrem, BMKG juga menetapkan sejumlah wilayah berada pada status siaga banjir yang berlaku untuk tanggal 13-15 September 2021. Provinsi yang ditetapkan siaga banjir adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Baca juga: Ketua Komisi III DPR puji Presiden kenakan baju adat NTT


Puan mengharapkan kesiapan seluruh jajaran pemerintah dalam menghadapi potensi bencana dampak dari cuaca ekstrem akibat berbagai fenomena alam itu.

"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus melakukan mitigasi bencana hidrometeorologi sebagai langkah upaya penyelamatan rakyat dari potensi bencana," ucap politisi PDI Perjuangan itu berharap.

Puan juga mengingatkan agar seluruh instansi/lembaga di daerah saling bersinergi dengan baik untuk memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jangan biarkan masyarakat menunggu jika terjadi bencana," ujar Puan menegaskan.

Puan pun meminta agar jajaran pemerintah di daerah-daerah yang berstatus siaga banjir itu untuk selalu siap siaga. Koordinasi Forkopimda di setiap wilayah dinilai perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi rakyat.

"Siapkan infrastruktur fisik maupun sumber daya manusia semaksimal mungkin. Optimalkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan manakala terjadi banjir. Jangan sampai ada kata kecolongan, anomali alam dan sebagainya," tutur Puan.

Selain langkah jangka pendek, cucu Bung Karno itu meminta pemerintah untuk menyiapkan aspek jangka panjang. Dengan begitu, kata Puan, dampak bencana alam bisa diminimalisasi.

"Bisa melalui bantuan teknologi dalam upaya mitigasi, perlu terus ditingkatkan sistem informasi deteksi dini perkiraan cuaca supaya lebih akurat, sehingga rakyat dapat mengantisipasinya," kata Puan.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi II setujui usulan KPU terkait waktu pelaksanaan Pemilu-Pilkada

Ia juga menilai pentingnya Indonesia mengingatkan negara-negara di dunia untuk bersama-sama mengatasi pemanasan global. Ini merupakan langkah jangka panjang untuk mengatasi cuaca ekstrem.

Puan menjelaskan sebagai negara kepulauan, Indonesia akan rentan terhadap dampak perubahan iklim. Upaya ini tidak bisa sendiri, Indonesia perlu mendorong negara-negara lain meningkatkan komitmen pengurangan emisi seperti yang telah saya sampaikan juga di forum Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP) beberapa waktu lalu.

Tak hanya itu, Indonesia diminta untuk terus berkontribusi dalam upaya pencegahan bencana. Beberapa di antaranya, menurut Puan, adalah dengan menjaga agar tidak terjadi kebakaran hutan, mempercepat transformasi energi terbarukan, hingga berkomitmen terhadap transportasi ramah lingkungan.

"Ajak masyarakat untuk mengenali isu ini dan berkontribusi agar bisa mewariskan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang," ucap Puan.