Kupang (AntaraNews NTT) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah bersinergi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) untuk bersama mencegah munculnya gerakan ganti presiden 2019 di wilayah provinsi berbasis kepulauan ini.
"Gerakan ganti presiden 2019 bisa menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di NTT, sehingga jauh hari sebelumnya, pemerintah sudah bersinergi dengan Forkompimda untuk melakukan upaya-upaya pencegahan," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi NTT Sisilia Sona kepada Antara di Kupang, Rabu (29/8).
Menurut dia, upaya yang dilakukan bersama pimpinan daerah adalah terus memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak ikut-ikutan dalam melakukan gerakan ganti presiden di daerah ini.
Tokoh agama, misalnya, berperan menyampaikan kepada umat bahwa kegiatan gerakan ganti presiden 2019, dapat menimbulkan gesekan di masyarakat dan dapat menimbulkan perpecahan.
Dia juga menghimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan berita-berita di media sosial, yang dapat menimbulkan perpecahan diantara sesama saudara yang sudah terbangun baik selama ini.
Baca juga: Syarat Capres 20-25 Persen Perkuat Legitimasi
"Dan sampai hari ini, belum ada gerakan ganti presiden di daerah ini. Kami juga terus memantau di lapangan," katanya dan menegaskan gerakan ganti presiden tidak mungkin dilakukan di NTT, karena masyarakat NTT memiliki kesadaran tinggi tentang arti dan manfaat dari gerakan itu.
"Melalui pertemuan-pertemuan, kami terus melakukan komunikasi dan imbauan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi di daerah ini agar tetap aman dan nyaman," katanya.
"Kami juga menghimbau masyarakat untuk tidak terpancing ataupun terprovokasi dengan berita-berita seputar gerakan ganti presiden yang marak saat ini di media sosial," ujarnya.
Menurut dia, hal yang paling penting adalah adanya kesadaran dari masyarakat untuk bersama pemerintah dan aparat keamanan menjaga suasana di daerah ini agar tetap aman dan kondusif.
Baca juga: Ambang Batas Tidak Membatasi Capres
Pemprov NTT-Forkompimda bersinergi cegah gerakan ganti presiden
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi NTT, Sisilia Sona.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah bersinergi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) untuk bersama mencegah munculnya gerakan ganti presiden 2019 di wilayah provinsi berbasis kepulauan ini.
