Kesembilan Gubenur-Wakil Gubernur yang baru itu berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Tidak semua gubernur-wakil gubernur yang dilantik itu adalah wajah baru. Ada sejumlah gubernur yang berstatus petahana, karena masih dipercayakan oleh rakyatnya untuk memimpin kembali provinsi yang dipimpinnya.
Sembilan pasang kepala daerah yang dilantik itu berdasarkan Keppres Nomor: 152/P sampai dengan 156/P/2018 tertanggal 28 Agustus 2018, Keppres Nomor: 158/P tahun 2018 tertanggal 29 Agustus 2018, dan Keppres Nomor: 159/P sampai dengan 162/P tertanggal 4 September 2018.
Dari sembilan gubernur dan wakil gubernur itu, ada pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yang baru dipercaya rakyat untuk memimpin provinsi kepulauan tersebut sampai lima tahun ke depan, yakni Victor Bungtilu Laiskodat-Josef Nae Soi.
Dalam pilkada serentak yang berlangsung pada 27 Juni 2018, kedua pasangan yang diusung Partai Golkar, NasDem dan Hanura itu mendapatkan 838.213 suara atau sekitar 35,60 persen, dengan mengungguli tiga pasangan calon lainnya.
Ketiga pasangan yang diungguli oleh Victor dan Josef adalah pasangan Esthon F-Christian Rotok, Marianus Sae-Emelia Nomleni, dan pasangan Benny K Harman-Beny Litelnoni.
Tak banyak yang dipesankan oleh Presiden Joko Widodo kepada sembilan gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik pada saat itu.
Namun, secara umum Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap agar para kepala daerah yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi program pusat dan daerah dengan membantu menyukseskan program pemerintah pusat.
"Pekerjaan pertama, segera melakukan konsolidasi, memastikan bahwa program strategis pusat yang sudah direncanakan oleh Pak Jokowi harus bisa terlaksana di daerah, tepat waktu, seiring dengan program-program skala prioritas sebelum terpilih," katanya.
Langkah yang kedua adalah segera melakukan pertemuan dengan DPRD, Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), dan tokoh-tokoh daerah, dalam rangka menjaga stablitas daerah.
Kemudian yang ketiga adalah, para gubernur dan wakil gubernur diminta memahami area rawan korupsi, khususnya yang menyangkut perencanaan anggaran, dana hibah, bantuan sosial (bansos), mekanisme jual beli barang dan jasa dan retribusi serta pajak.
Pasalnya, banyak daerah-daerah rawan korupsi yang terjadi, khususnya di bagian pelayanan publik, sehingga hal tersebut dapat mengganggu sistem pemerintahan.
Tjahjo meyakini sejumlah gubernur dan wakil gubernur itu adalah tokoh-tokoh yang sudah punya pengalaman dan integritas, dan juga yakin betul sejumlah kepala daerah itu sudah paham daerah-daerah rawa korupsi.
Kehadiran Gubernur NTT yang baru tentu memberikan harapan yang baru juga bagi masyarakat yang dipimpinnya, seperti harapan memperbaiki masalah perdagangan orang, kemudian juga masalah sinkronisasi dalam pemerintahan.
Ketua Asosiasi Perdagangan Indinesia (Apindo) NTT Fredy Ongkosaputra, misalnya, berharap Gubernur NTT Viktor Laiskodat dapat membawa perubahan dalam hal sinkronisasi program kerja dengan para bupati serta wali kota di NTT.
Gubernur baru juga harus segera menetapkan tata ruang wilayah sehingga masing-masing daerah sudah mengetahui di mana ruang untuk pertanian, peternakan dan lainnya.
Selain itu, gubernur yang baru juga harus mempunyai kebijakan sendiri, serta mampu mengambil keputusan dan harus berani. Sebab ketegasan seorang pemimpin, lanjutnya, mampu membawa daerahnya untuk berkembang lebih baik lagi.
"Satu hal yang perlu diperhatikan lagi adalah masalah lahan. Lahan selalu menjadi masalah dalam hal investasi. Oleh karena itu, diperlukan kerja keras dari gubernur yang baru soal hal ini. Jangan sampai kita menyebut diri kita provinsi ternak, tapi lahannya tidak ada. Provinsi jagung, tapi lahannya tidak ada," tuturnya.
Sementara seorang warga yang berasal dari Desa Oebelo di wawancarai saat Pemilihan Gubernur NTT, Anton Seba mengharapkan, NTT mempunyai gubernur yang merakyat jika terpilih nanti.
"Gubernur yang mampu menyampaikan berbagai keluh kesah masyarakat dan berani mengambil keputusan jika ada masalah di daerah," tuturnya.
Sementara itu, pelaksana tugas Gubernur NTT Robert Simbolon mengharapkan agar kedua pemimpin itu lebih cepat bekerja lebih baik. "Jangan menunggu lama lagi. Mereka mempunyai visi dan misi yang dapat membangun NTT dalam lima tahun ke depan," tuturnya.
Banyak Pekerjaan
Bagi Viktor B Laiskodat, banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk membangun NTT selama lima tahun ke depan.
Masalah perdagangan orang menjadi salah satu dari sekian banyak masalah yang harus dihadapi dirinya dan pasangannya.
Banyak orang NTT mengharapkan agar kasus perdagangan orang (human trafficking) bisa dihentikan mengingat provinsi berbasis kepulauan itu kini rawan akan perdagangan manusia dengan embel-embel perekrutan tenaga kerja.
Disamping perdagangan orang, masalah pertambangan juga menjadi perhatian darinya dan pasangannya, sebab menurutnya banyak lahan tambang yang tak diduga tak sesuai izin.
"Di sana (NTT, red) human trafficking harus setop, terus tambang seluruhnya moratorium dan kami akan menggerakkan lahan pertanian yang kuat di NTT," katanya.
Kalau perlu lahan pertambangan yang tak sesuai dengan aturan akan langsung ditutup, karena semakin banyak pertambangan dapat mengganggu keindahan alam di wilayah NTT yang dikenal sebagai daerah wisata itu.
Tak hanya itu, dalam 100 hari kerja ke depan, ia akan berusaha mengoptimalkan produksi hasil pertanian dan peternakan di provinsi berbasis kepulauan itu, sebab dua sektor itu juga menjadi komoditas unggulan masyarakat di NTT.
Untuk mengoptimalkan hal tersebut, di sektor pertanian, karena wilayah NTT adalah wilayah kering maka dia berniat untuk melakukan multikultural mengikuti program pemerintah pusat, yakni padi, kedelai dan jagung.
Victor berharap masyarakat NTT dapat membantu dirinya dan pasangannya dalam mewujudkan semua program yang direncanakanya sesuai dengan visi misi yang sudah dipaparkan sejak awal ketika hendak menjadi Gubernur NTT.
