Labuan Bajo (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT mendorong kelompok kerja BPBD di kabupaten/kota untuk mengidentifikasi ancaman kekeringan di sejumlah kabupaten/kota sebagai langkah strategis penanganan bencana kekeringan pada musim kemarau tahun 2022.
"Sedapat mungkin kelompok kerja untuk melakukan kajian per kondisi di wilayah masing-masing. Segera sampaikan laporan kondisi terkini kekeringan dan kebakaran hutan/lahan," kata Kepala Pelaksana BPBD NTT Ambrosius Kodo dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Kekeringan Provinsi NTT Tahun 2022 yang diikuti secara daring dari Labuan Bajo, Rabu, (24/8/2022).
Berdasarkan Peringatan Dini Kekeringan Meteorologis di NTT per 20 Agustus 2022 dari BMKG, saat ini 100 persen dari total Zona Musim di NTT telah berada dalam periode musim kemarau sehingga diperlukan kewaspadaan terkait ancaman bencana kekeringan.
Dari data yang telah disampaikan oleh BMKG, Ambrosius meminta tim BPBD kabupaten/kota untuk turun ke lokasi dan memastikan kondisi daerah tersebut.
Dalam rapat koordinasi bersama para kepala pelaksana BPBD kabupaten/kota, Ambrosius menekankan pentingnya data dan informasi yang telah teridentifikasi di lapangan.
Data yang ada menjadi rujukan untuk penetapan status bencana sehingga penanganan bencana bisa segera mungkin dilakukan.
Bila telah ada penetapan status darurat bencana kekeringan, dia meminta BPBD kabupaten/kota untuk mengaktifkan posko bencana guna melakukan pengendalian penanganan bencana di daerah masing-masing.
Selanjutnya dengan status yang telah ditetapkan oleh kepala daerah melalui usulan BPBD kabupaten/kota, maka penggunaan anggaran belanja tidak terduga (BTT) bisa dimanfaatkan sebagai respon kedaruratan.
Ambrosius meminta agar langkah koordinasi dan strategis dilakukan oleh masing-masing kabupaten/kota untuk terus memantau situasi terkini ancaman bencana kekeringan ini.
Dia mangatakan ancaman kekeringan akan membawa dampak cukup luas jika tidak ditangani dengan baik.
"Manakala jika tidak ditangani, akan bertemu dengan persoalan lain seperti bagaimana angka kemiskinan, stunting, bisa berpengaruh. Kita mesti menaruh perhatian serius terhadap persoalan ini," ungkapnya.
Ambrosius terus menerus menekankan pentingnya data dan informasi sesuai kajian BPBD kabupaten/kota. Jika memungkinkan untuk menetapkan status bencana baik siaga maupun tanggap, tentunya hal itu menjadi ruang bagi pemerintah untuk mengambil langkah taktis strategis penanganan kekeringan di wilayah masing-masing.
"Tugas-tugas kemanusiaan ada di pundak kita. Walau kita terkendala dengan keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan peralatan, kita harus tetap semangat untuk memastikan warga NTT dalam keadaan baik-baik saja," katanya memberi semangat.
Baca juga: BPBD: 108 desa di Sumba Timur terancam alami kekeringan
Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Kekeringan Provinsi NTT Tahun 2022 diikuti secara daring oleh para Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota se-NTT dan para mitra strategis BPBD.
Dalam rapat itu, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas II Kupang BMKG Rahmattulloh Adji juga menjelaskan tentang kondisi terkini Sistem Peringatan Dini Potensi Kekeringan Meteorologis di NTT.
Baca juga: BPBD NTT peringatkan nelayan waspadai cuaca buruk
Selain itu, Norman Riwu Kaho dari Forum Pengurangan Risiko Bencana NTT dan Fakultas Pertanian Undana juga menyampaikan paparan tentang Kondisi Kekeringan Pertanian NTT Berdasarkan Analisis Vegetation Health Index Periode Pertengahan Agustus Tahun 2022.
