KKP budidaya perikanan berkelanjutan di NTT

id NTT,perikanan,sumba timur,KKP

KKP  budidaya perikanan berkelanjutan di NTT

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat (kiri) menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan antara Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Tb. Haeru Rahayu (kedua dari kiri) da Bupati Sumba Timur Krsitofel Praing (kanan) terkait Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya di Kabupaten Sumba Timur. (ANTARA/HO-Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT)

Program yang dilakukan KKP di Pulau Sumba memiliki manfaat yang positif bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan di NTT...
Kupang (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengembangkan pengelolaan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan di Kabupaten Sumba Timur dalam mendukung pembangunan sektor perikanan dan kelautan di Provinsi Nusa Tenggara Timur .

"Program yang dilakukan KKP di Pulau Sumba memiliki manfaat yang positif bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan di NTT," kata Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat usai menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan antara Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, tentang Sinergi Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya di Kabupaten Sumba Timur, Rabu, (28/12/2022).

Ia mengatakan penandatanganan kesepakatan sengaja dilakukan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT agar ada komitmen moral dari Jajaran KKP untuk merealisasikan program Pembangunan Integrated Shrimp Farming di Kabupaten Sumba Timur.

Menurut dia Provinsi NTT memiliki kekayaan laut yang melimpah sehingga menjadi tanggung jawab semua pihak dalam mengelola secara optimal semua sumber daya laut demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Ia mengatakan masyarakat NTT selalu terhambat dan miskin karena daerah ini belum mampu mengelola dengan baik semua potensi sumber daya alam yang ada terutama kekayaan bahari di NTT.

“Nowergia yang hanya memiliki Salmon, namun mampu mengelola kekayaan itu dengan optimal, dan devisa terbesar negara itu datang dari budidaya Ikan Salmon," kata Viktor Bungtilu Laiskodat.

Menurut dia terdapat 10 jenis komoditas utama di laut yang sangat dibutuhkan dan Indonesia memiliki 7-8 komoditas tersebut, yaitu udang, ikan, kerapu, tuna,   lobster, kepiting, tripang dan rumput laut.

"Hanya saja kita belum mampu mengelola kekayaan laut tersebut dengan baik”, ungkap Gubernur Viktor Bungtuli Laiskodat dalam kegiatan yang turut dihadiri Bupati Sumba Timur Kristofel Praing dan Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Tb. Haeru Rahayu.

Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat berharap program pengembangan usaha kelautan dan perikanan di Sumba Timur itu harus dilaksanakan dan tidak boleh gagal.

Ia mengatakan program ini akan membuka dunia bahwa di Sumba Timur memiliki potensi udang dengan kualitas terbaik, kualitas teritorial yang baik, ada sumber daya manusia yang memadai dan ada pemerintah yang punya komitmen tinggi terhadap pembangunan ekonomi rakyat.

“Kami yakin dalam waktu dekat Pulau Sumba akan banyak dihuni oleh manusia pekerja sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat.

Sementara itu Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Tb. Haeru Rahayu, mengatakan bahwa kerjasama tersebut merupakan awal yang baik sebagai bentuk terobosan inovatif dalam rangka membawa masyarakat NTT terutama di Pulau Sumba menuju kesejahteraan.

“Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang mengimplementasikan konsep blue ekonomi dengan fokus pada empat komoditas yang sedang dikembangkan yaitu udang. Pokja udang nasional mengamanatkan kepada kami hingga tahun 2024, produksi udang dapat mencapai 2 juta ton, namun saat ini baru menyentuh 1 juta ton saja, dan ini belum mencapai yang ditargetkan”, ungkap Haeru.

Haeru juga mengatakan bahwa dalam memenuhi target produksi udang tersebut KKP memiliki dua kegiatan prioritas, yaitu yang pertama sifatnya revitalisasi, bertujuan mengangkat produktivitas lahan masyarakat pembudidaya yang masih tergolong tradisional dan kedua adalah mencoba membuat modeling budidaya udang yang dilakukan swasta, tetapi nampaknya swasta masih menunggu keseriusan pemerintah dalam hal ini KKP tentang model yang benar-benar bisa memiliki prospek kedepannya.


Baca juga: Eliminasi malaria jaminan bagi wisatawan ke Manggarai Barat

Baca juga: KKP -AFMA kampanye pencegahan penangkapan Ikan secara Ilegal Lintas Negara